Beberapa waktu yang lalu, Suharso Monoarfa akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lewat Muktamar IX PPP di Makassar, Sulawesi Selatan. Meski ada rival dalam muktamar tersebut namun Suharso terpilih secara aklamasi, jadi tanpa voting atau pemilihan lewat hak suara yang dimiliki oleh peserta.
Banyak harapan yang dibebankan kepada Suharso agar bagaimana partai berlambang Kabah ini mampu lolos parliamentary threshold (ambang batas) pada Pemilu 2024. Ambang batas yang dibahas di DPR saat ini bisa jadi menjadi lebih tinggi dari ambang batas sebelumnya sehingga ini menjadi tantangan berat tidak hanya PPP namun pada partai-partai kecil lainnya.
Melihat PPP pada masa sekarang tentu berbeda dengan melihat PPP pada Orde  Baru. Pada masa Orde Baru, PPP merupakan fusi dari partai-partai berbasis Islam. Aturan penyederhanaan partai yang dipaksa oleh Orde Baru membuat NU, Partai Serikat Islam Indoneia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Parmusi pada 5 Januari 1973 berfusi, bergabung, atau menghimpun diri dalam satu wadah. Bergabungnya berbagai partai Islam tersebut membuat partai ini disebut sebagai Rumah Besar Ummat Islam.
Pada masa itu ummat Islam terutama dari kalangan NU meski dari kalangan yang lain juga sama, banyak yang menjadi simpatisan, pendukung, dan pengurus PPP. Masyarakat di desa dan kalangan santri fanatik pada partai ini. Bahkan kiai-kiai di Madura, Jepara, Rembang, Demak, dan daerah-daerah di Jawa lainnya terang-terangan mendukung PPP, di antara mereka ada yang menjadi pengurus, caleg hingga menjadi anggota DPR/MPR. Bagaimana kita lihat dulu sosok KH Alawi Muhammad dari Madura, kiai Kharismatik dari Madura yang menjadi pendulang suara dan panutan ummat Islam.
Dalam masa Orde Baru, PPP selalu menjadi partai yang memperoleh suara di bawah Golkar dan di atas PDI. Pada masa Pemilu yang bisa dikatakan tidak fair, tidak jurdil dan luber, memang membuat susah bagi PPP dan PDI memenangi Pemilu. Meski PPP berada di urutan kedua namun di DPR partai ini terbilang selalu memperjuangkan aspirasi ummat Islam. Saat itu kedekatan antara partai dengan ummat Islam begitu nyata sehingga partai yang identik warna hijau ini hadir di tengah ummat.
Ketika era reformasi bergulir, di sinilah bisa jadi tanda-tanda PPP memasuki senja kala. Pada era reformasi, di mana kelompok masyarakat bebas mendirikan partai membuat fusi yang terjadi pada tahun 1973 menjadi fisi (berpisah). Penyokong-penyokong atau pilar-pilar besar PPP seperti NU dan anggota Muhammadiyah, mendirikan partai sendiri. NU dengan dideklaratori ulama-ulama besarnya seperti Gus Dur mendirikan PKB. Sedang mantan Ketua Umum Amien Rais mendirikan PAN. Penyokong-penyokong PPP lainnya pun juga melakukan hal yang sama.
Dari sinilah pastinya ummat Islam yang sebelumnya memilih PPP, akan memilih partai yang lebih dekat jangkauannya, lebih dekat hati dan rasa. Kalangan NU pun satu persatu juga mulai meninggalkan PPP dan memilih PKB. Meski di kalanngan NU masih ada yang setia dan loyal pada PPP. Di kalangan anggota Muhammadiyah pun juga demikian, mereka lebih memilih membesarkan PAN.
Berdirinya partai-partai baru yang dulu menjadi penyokong PPP pada masa Orde Baru memang tidak langsung membuat partai ini ambruk atau runtuh namun perlahan-lahan partai ini mulai gembos sehingga jalan atau larinya tidak maksimal. Keterpurukakan PPP semakin terlihat pada Pemilu 2019, di mana dirinya menjadi juru kunci alias buncit. Syukur ia masih lolos parliamentary threshold namun kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bila PPP tidak berbenah bisa-bisa partai besar di masa Orde Baru dan di awal era reformasi ini mnenjadi kenangan dan dan catatan sejarah politik di masa Orde Baru.
Apa faktor penyebab PPP makin lama makin gembos sehingga keberadaannya semakin terpuruk. Ada beberapa alasan yang menyebabkan PPP semakin gembos. Pertama, PPP dari waktu ke waktu semakin jauh dari ummat Islam. Selepas Pemilu 2004 sepertinya partai ini sudah tidak memperjuangkan aspirasi ummat Islam. Berbagai masalah yang menimpa ummat Islam dan ulama yang dinistakan, dilecehkan, dihina, dan dikriminalisasikan oleh kelompok lain dan kekuasaan, PPP diam bahkan cuek. Tak ada upaya pembelaan dan statement yang dilakukan anggota DPR dari PPP ketika Islam dilecehkan serta ummat dan ulama dikriminalisasi. Padahal sebagai partai yang mengaku partai Islam seharusnya PPP melakukan pembelaan kepada mereka.
Dari sinilah terlihat PPP semakin jauh dari ummat Islam. Bagaimana mendapat dukungan dari ummat kalau ia tidak pernah membela Islam. Jauhnya PPP dari ummat ini bukan omong kosong, buktinya dalam Pilkada Jakarta, partai ini mendukung Basuki Cahaya Purnama (Ahok) yang non-Muslim. Sungguh aneh PPP melakukan dukungan yang demikian. Padahal aspirasi anggota PPP dan ummat Islam lebih memilih Anies Baswedan.
Isu-isu ke-Islam-an yang ada saat ini diambil oleh PKS sehingga partai ini terlihat dekat sekali dengan ummat Islam. Dampaknya adalah PKS dari waktu ke waktu semakin membesar, baik jumlah kursi di DPR maupun perolehan suara nasional. PKS kalau kita lihat dia gencar membela Islam, ummat, dan ulama ketika mereka dinistakan dan dikriminalisasi.
