Lega sudah para pengurus Partai Bulan Bintang (PBB), pasalnya Bawaslu meloloskan partai berlambang bulan dan bintang itu untuk ikut serta dalam Pemilu 2019. Langkah selanjutnya pastinya PBB akan melakukan konsolidasi dari tingkat pusat hingga daerah untuk mempersiapkan keikutsertaanya dalam Pemilu.
Drama lolosnya PBB dalam Pemilu 2019 ini seolah mengulang apa yang terjadi dalam Pemilu 2014. Pada Pemilu itu, sebelumnya PBB dinyatakan tidak lolos oleh KPU namun setelah melakukan gugatan di PTUN, akhirnya PBB dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu. Hadirnya PBB dalam Pemilu 2019 akan menambah jumlah partai peserta Pemilu. Peserta Pemilu nasional menjadi 15 partai. Hadirnya PBB pula membuat bertambahnya partai berhaluan Islam.
Lalu bagaimana peluang PBB dalam Pemilu 2019? Meski PBB selalu hadir dalam setiap Pemilu sejak tahun 1999 namun karena persyaratan ambang batas di parlemen yang demikian tinggi membuat partai ini tak lolos dalam Pemilu 2009 dan 2014. Akibat yang demikian PBB absent dalam pentas politik nasional selama satu dasawarsa ini. Terakhir PBB ikut bagian dalam koalisi pemerintahan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama, 2004-2009.
Menurut sebuah lembaga survey, PBB dalam Pemilu 2019 ini diprediksi juga akan mengalami nasib yang sama. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang dilakukan pada 7-13 Desember 2017, hasil pengamatan yang menyatakan dari sebanyak 1.220 responden yang diambil dengan metode multistage random sampling, PBB hanya akan meraup 0,1 persen. Dengan hasil yang demikian tentu membuat PBB tak lolos ambang batas parlemen.
Apapun kata survey dan pengamat politik, itu semua masih prakiraan. Apa yang dihasilkan dari survey dan dikatakan oleh pengamat politik serta apa yang sudah terjadi, semua bisa menjadi evaluasi yang serius bagi PBB agar dua kali Pemilu gagal lolos ambang batas parlemen tak terulang.Â
Dalam Pemilu 2019 inilah menjadi peluang bagi PBB untuk bangkit dan menang. Sebagai partai berhaluan Islam di tengah geliat massifnya aspirasi ummat Islam, PBB bisa menampung dan memperjuangkan keinginan itu. Meski ada beberapa partai Islam yang ada namun PBB bisa menggantikan partai Islam lain yang selama ini tak akomodatif terhadap aspirasi ummat.
Di tengah prahara konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), membuat partai itu tersandera dan terkunci oleh legalitas hukumnya. Untuk itu PPP, baik yang berada di bawah Muhammad Romahurmuziy maupun Djan Faridz, berusaha mencari keabsahan dirinya hingga rela 'meninggalkan' aspirasi ummat Islam. Bukti dari meninggalkan aspirasi ummat Islam itu adalah dalam Pilkada Jakarta 2017, partai ini mendukung Ahok-Djarot. Hanya dalam era Romahurmuziy dan Djan Faridz, PPP mendukung pemimpin non-Muslim.
Meski legalitas sudah didapat, Romahurmuziy dalam mengendalikan partai masih tetap meninggalkan aspirasi ummat Islam. Partai ini terlalu buru-buru mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 padahal mendukung Joko Widodo belum tentu menjadi aspirasi ummat Islam. PPP harus mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi ummat Islam sebab partai ini jelas-jelas sebagai partai yang didirikan oleh partai-partai Islam, pengurusnya ummat Islam, dan masih menggunakan jargon dan simbol Islam seperti lambang Kabah dan warna hijau. Jadi sangat mengherankan bila PPP meninggalkan aspirasi ummat Islam.
Menjauhnya PPP dari aspirasi ummat Islam inilah yang menjadi peluang bagi PBB untuk menggantikannya. Untuk itu PBB dalam Pemilu 2019 harus berorientasi pada aspirasi politik ummat Islam. PBB harus mempunyai program selain memperjuangkan aspirasi ummat Islam juga melakukan pembelaan dan pemberdayaan ummat. Selama beberapa tahun ini, nyaris tak ada partai Islam yang menjadi pendamping ummat. Seolah-olah ummat berjalan sendiri. Partai Islam yang ada menjaga jarak terhadap ummat bisa jadi ada faktor yang membuat mereka takut melakukan pendampingan ummat. Mereka takut kepengurusannya tak dilegalkan atau dikriminalkan oleh penguasa.
Sebagai partai yang selama ini bisa dikatakan bebas masalah, PBB tentu lebih leluasa dalam berkampanye dan menawarkan program kepada masyarakat. Meski disebut PPP memiliki pemilih tradisional namun semakin cerdasnya dan geliat keagamaan masyarakat terutama kalangan anak muda bisa membuat terjadi migrasi pemilih dari partai Islam lain ke PBB. Hal yang demikian sangat mungkin sebab kalau kita lihat geliat dan dinamika ummat Islam terhadap aspirasinya saat ini sangat tinggi dan hal yang demikian tidak ditangkap oleh partai Islam lainnya terutama PPP.
Peluang yang ada bagi PBB untuk menggantikan PPP sangat terbuka namun hal yang demikian kembali kepada PBB. Partai ini tentu harus lebih bekerja keras untuk menggalang dukungan dari ummat. Selain mempersiapkan caleg-nya yang berkualitas dan popular tentu perlu kepandaian dalam berkomunikasi. Di samping itu paling penting adalah mampu mendanai biaya politik yang sangat besar. Biaya politik inilah yang bisa jadi menjadi tantangan bagi PBB.
