Terpaksa,. mungkin begitulah yang ada di benak Aas Binti Sajam. Perempuan asal Kecamatan Cabangbungin nekat berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Lewat jalur tak resmi memakai visa turis, (saat ini pengiriman TKI ke Timur Tengah masih moratorium), Aas berangkat karena memiliki motivasi ini membantu orang tuanya, apalagi ia memiliki anak yang perlu biaya sejak suaminya meninggal.
Aas berangkat ke Arab Saudi sejak Mei 2023, Ia diiming-imingi gaji besar dan mendapat pekerjaan nyaman lewat sponsor yang tinggal di Jakarta Timur. Namun untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak, pekerjaan nyaman yang dijanjikan justru berbanding terbalik dengan kenyataan.
Selama bekerja, Aas diperlakukan kasar dan tidak manusiawi oleh majikannya di Arab Saudi. Bahkan Dipaksa makan dari sampah hingga mengalami sakit. Diam-diam Aas menceritakan kondisinya kepada keluarganya dan membuat video yang ditujukan pada Presiden untuk dipulangkan. Videonya pun viral di media sosial hingga mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.
Stakeholder terkait akhirnya bisa memulangkan Aas dari Arab Saudi, Bahkan Pj Bupati Dani Ramdan bergerak langsung menjemput dari Bandara dan mengantarkannya ke rumah.
Lantas apakah setelah pulang ke tanah air persoalan kemiskinan yang diderita Aas selesai? Tentu tidak.
Setelah pulang, Aas kemungkinan harus berjibaku kembali dengan melawan kemiskinan yang dialami keluarganya.
Berdasarkan unggahan anggota tim percepatan pembangunan daerah (TPPD) Kabupaten Bekasi di media sosial tampak rumah Aas beralaskan tanah, berbilik bambu dan jauh dari kesan layak huni.
Ini tanggung jawab siapa? Kemiskinan tanggung jawab bersama, bukan malah melimpahkan kepada perusahaan melalui dana CSR dan para anggota dewan saja, tapi bagaimana pemerintah daerah berinsiatif memiliki program dan formulasi agar warganya bisa sejahtera.
Jika dilihat dari data kemiskinan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi tahun 2022, untuk garis kemiskinan 579.211, jumlah penduduk miskin 201,100 dan persentase penduduk miskin 5,01 persen.
Ini terbilang tinggi ditengah-tengah kawasan industri terbesar se Asia Tenggara. Ya semestinya pemerintah daerah-lah yang berperan membuat kegiatan-kegiatan melalui alokasi APBD maupun dana-dana lainnya. Buat kegiatan atau pengelolaan dana CSR yang dilakukan secara transparan merata dan tepat sasaran.
Kita yakin jika dikelola dengan baik dan programnya jelas perusahaan tidak segan-segan mengalokasikan dana CSR untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.
So,. Bukan perusahaan dan DPRD saja,. Tapi tanggungjawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
