Akuntabilitas dan Transparansi:
Proses pemilu harus mencerminkan akuntabilitas dan transparansi. Ini mencakup penyelenggaraan pemilu yang terbuka untuk umum, pemantauan oleh pihak ketiga, dan keterbukaan dalam pendanaan kampanye.
Dengan adanya aspek-aspek tersebut, pemilu menjadi sarana penting dalam mewujudkan demokrasi, di mana kekuasaan politik berakar pada legitimasi rakyat dan proses partisipatif yang melibatkan seluruh warga negara.
Definisi umum kecurangan pemilu
Sebelum membahas hal-hal yang berkaitan dengan wujud dari ragam kecurangan pemilu, ada beberapa penjelasan yang diungkapkan oleh para ahli sekaligus memberikan gambaran umum tentang definisi kecurangan pemilu.
1. Samuel Popkin:
Ahli politik Samuel Popkin mendefinisikan kecurangan pemilu sebagai "usaha yang disengaja dan sistematis untuk mengubah hasil pemilihan dengan cara yang tidak terbuka dan tidak sah."
2. Edward D. Mansfield dan Jack Snyder:
Dalam tulisannya tentang kecurangan pemilu, Mansfield dan Snyder menyebut kecurangan sebagai "upaya aktif untuk memanipulasi hasil pemilihan melalui tindakan penipuan atau paksaan."
3. Gretchen Helmke dan Staffan I. Lindberg:
Helmke dan Lindberg menyatakan bahwa kecurangan pemilu dapat didefinisikan sebagai "praktik tidak sah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil pemilihan atau untuk menghindari hasil yang wajar."
4. Pippa Norris:
Norris, seorang ilmuwan politik, menyebut kecurangan pemilu sebagai "segala tindakan yang merusak integritas pemilihan umum, yang melibatkan manipulasi atau pelanggaran aturan pemilihan."
5. Larry Diamond:
Diamond, seorang ahli studi demokrasi, mendefinisikan kecurangan pemilu sebagai "setiap pelanggaran terhadap peraturan pemilihan atau manipulasi hasil pemilihan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis."
Dalam keseluruhan, definisi kecurangan pemilu diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu ajang pemilihan umum. Keberagaman definisi tersebut mencerminkan kompleksitas dan dinamika kecurangan pemilu yang dapat bervariasi dalam konteks politik, sosial, dan hukum suatu negara.
Kecurangan pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tahapan proses pemilihan. Berikut adalah beberapa wujud dari perilaku yang menggambarkan kecurangan pemilu,berikut di antaranya:
