- Sistem Kompleksitas: Kedua teori dalam hal ini menekankan perlunya perubahan sistemik. Indonesia memiliki sistem birokrasi yang cukup kompleks yang kadang-kadang menciptakan peluang untuk korupsi. Teori GONE menekankan aspek psikologis dan ekonomi dari para pelaku, sementara CDMA berkonsentrasi pada kelemahan struktural.
- Budaya dan Lingkungan: Paparan seseorang terhadap korupsi (teori GONE) serta kecenderungan monopolistik dan kurangnya akuntabilitas (teori CDMA) cukup relevan, terutama dalam konteks Indonesia, di mana korupsi telah menjadi isu sistemik.
- Penyelesaian Masalah: Dengan menggunakan kedua teori ini, upaya anti-korupsi dapat didekati secara komprehensif dalam konteks Indonesia modern dengan:
Setelah membaca informasi mengenai kedua teori tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa untuk Mengatasi motivasi individu seperti keserakahan dan kebutuhan itu memakai (teori GONE) sedangkan untuk Memperbaiki sistem, mengurangi monopoli serta meningkatkan akuntabilitas memakai (teori CDMA).
HOW?
Bagaimana Implementasi Dari Teori Gone Dan Teori CDMA Di Kasus Korupsi Di Indonesia?
Pada akhir tahun 2019, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yakin untuk menjalankan program pembangunan serta revitalisasi pasar rakyat sejumlah 5.000 unit. Program yang diselenggarakan pemerintah tersebut dilakukan guna meningkatkan daya saing pasar tradisional di Indonesia. Pembangunan pasar yang sudah berhasil direalisasikan pada periode tahun 2015-1018 ini ternyata dapat memancing para pejabat desa untuk melakukan aksi korupsi.
Setelah ditelusuri ternyata tersangka korupsi pembangunan pasar di Periuk Tangerang bertambah yang sebelumnya terdapat 4 orang tersangka kini menjadi 5 orang (Dilansir dari Fauzi, 2022).
Erich Folanda sebagai Kepala Kejari Kota Tangerang menjelaskan bahwa keempat tersangka memiliki wewenang yang berbeda dalam pembangunan proyek pasar di sekitar di Kelurahan Gebang Raya pada tahun 2017. Dengan total kerugian mencapai Rp 5.063.579.000 maka masing- masing tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3
Jo. Pasal 18 ayat UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Dampaknya dari Korupsi Pembangunan Pasar adalah terhadap Lapangan Pekerjaan Karena efek jangka pendek dan jangka panjangnya yang signifikan, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi bukan saja mendatangkan kerugian negara, tapi juga membuat orang-orang yang tinggal di sana menderita. Kita semua merasakan dampak korupsi di berbagai bidang. Korupsi itu Dampaknya dapat dilihat dari meningkatnya harga barang dan jasa publik, bertambahnya jumlah penduduk miskin, serta langkanya fasilitas kesehatan dan pendidikan.Â
Korupsi telah memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat sejumlah rencana pembangunan. Dari segi budaya, korupsi juga merusak kearifan lokal dan menggantikannya dengan kebiasaan buruk. Korupsi adalah kasus yang penyelesaiannya sangat rumit, berbelit-belit, dan memakan waktu cukup lama karena banyaknya kasus yang belum terselesaikan secara memuaskan di pengadilan. Pelaku korupsi memiliki dana yang cukup, berpendidikan tinggi, dan memahami hukum, sehingga sulit untuk menyelesaikan masalah karena mereka dapat memanfaatkan celah untuk menghindari terikat olehnya.
Dalam pembangunan pasar lingkungan di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, pernah terjadi kasus korupsi di masa lalu. Kita menyadari kinerja keuangan suatu negara semakin menurun semakin banyak polusi yang ditimbulkan. Kinerja perekonomian suatu negara, sebaliknya tangan, meningkat ketika korupsi dikurangi. Kelas menengah ke bawah secara langsung dipengaruhi oleh korupsi, yang menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, rendahnya upah tenaga kerja, kenaikan harga, dan ketidakmampuan produk pertanian untuk bersaing. Publik.Â
