Dinas Pertanian Sulawesi Barat (Sulbar) telah menargetkan swasembada pangan tahun 2017. Hal ini bermula dari program pemerintah pada tahun 2015 yakni Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelei (Upsus Pajale). Menurut data terbaru Sulbar bis dikategorikan sebagai daerah dengan surplus pangan. Sayangnya, sekedar surplus secara makro bukan berarti tidak ada masalah lain.
Pemerintah telah menetapkan untuk menyempurnakan metode penghitungan produksi pangan nasional, yakni dengan Kerangka Sampel Area (KSA) yang meliputi pengukuran produksi beras dan pengukuran produksi jagung. Pada tahun 2018 produksi beras telah dirilis secara nasional sedangkan hasil produksi jagung masih dalam tahap perampungan datanya.
Kondisi Beras Sulbar
Pada  tahun 2018, dengan metode terbaru yakni KSA, tercatat produksi beras nasional mencapai 32,4 juta ton. Konsumsi beras masyarakat Indonesia berdasarkan survei lain oleh BPS yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) diperoleh jumlah konsumsi beras di Indonesia mencapai 29,6 juta ton. Dengan hitung-hitungan tersebut berarti kita bisa dikatakan surplus beras sebesar 2,8 juta ton secara nasional. Produksi padi GKG Sulbar sendiri mencapai 326.169 ton atau 186,37 ribu ton beras.
Dengan hitung-hitungan yang sama dengan memakai asumsi konsumsi beras di Sulbar sebesar 111,58 kg per kapita per tahun (rata-rata nasional), maka bisa diperoleh total kebutuhan beras di Sulbar. Jumlah penduduk di Sulbar menurut data Sulawesi Barat dalam Angka tahun 2018 mencapai 1.330.960 jiwa. Sehingga, total kebutuhan beras mencapai 148,51 ribu ton beras. Berarti bahwa ada selisih sekitar 37,86 ribu ton (surplus).
Meskipun ini adalah hitung-hitungan secara kasar yakni mengabaikan kemungkinan faktor lain tetapi paling tidak ada gambaran bahwa kurang lebih seperti itulah gambaran umum keadaan beras di Sulbar. Faktor lain yang diabaikan adalah pola distribusi beras. Surplus sebesar 37,86 ribu ton tersebut tidak bisa dibanggakan begitu saja jika pemerintah tidak punya kontrol dalam pendistribusiannya.
Keberadaan beras-beras itu sebagian besar di pedagang pengecer yang mencapai 70%, pedagang grosir 23,1%, distributor 2,6%, pedagang pengumpul 1,9%, rumah tangga 1,1%, sisanya di industri, agen, pemerintah, dan usaha lainnya (diolah Kemendag diambil dari data Poldis BPS). Jika pemerintah tidak berhasil melakukan upaya yang tepat maka bukan tidak mungkin keberadaan beras akan langka dan mudah dimainkan harganya oleh pihak tertentu.
Konsumsi masyarakat terhadap beras ini dalam sebulan rata-rata jika dirupiahkan sebesar Rp84.114,- per kapita atau mencapai 11,64% dari seluruh daftar konsumsi masyarakat. Hanya kalah dari pemakaian perumahan dan fasilitas (22,00%) dan makanan-minuman jadi (12,76%). Tentu saja beras bisa dalam bentuk makanan jadi yang sudah diolah seperti nasi siap saji di warung-warung dan restoran, nasi goreng, lontong, dan lain sebagainya.
Peranan yang sangat besar beras dalam masyarakat tergambar dari data tersebut. Sampai saat ini memang belum ada yang bisa menggantikan beras sebagai bahan makanan pokok khususnya di Indonesia. Tidak heran ada anggapan kalau belum makan nasi belum makan meskipun telah makan semangkuk bakso misalnya.
Ketergantungan bangsa terhadap beras tentu harus disikapi dengan sebaik-baiknya. Keliru sedikit saja bisa membuat kekisruhan. Impor yang tidak terukur bisa merusak harga. Sebaliknya tidak melakukan impor di tengah keterbatasan pasokan atau distribusi yang bagus juga akan berakibat kenaikan harga.Â
Kondisi Petani di Sulbar
