Beberapa saat yang lalu saya pernah menulis tentang kebanggaan Bang Sandiaga Salahuddin Uno saat memaparkan data kemiskinan yang menurun di Jakarta. Saat itu beliau masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta (16/7). Data yang dipaparkan tentu saja data yang baru dirilis oleh BPS.
Sikap itu sangat bertentangan dengan pernyataannya baru-baru ini yang mengatakan bahwa data kemiskinan BPS dikontrol oleh pemerintah. "Kalau saya melihat, tentunya wajar pemerintah menyampaikan pencapaian-pencapaiannya. Tentu dengan data yang mereka kontrol," kata Sandi sebagaimana dikutip kompas, Kamis (30/8/2018).
Tentu kita bertanya-tanya apa mungkin Bang Sandi begitu cepat lupa. Iya, dalam waktu 1 bulan lebih saja dia sudah lupa. Tentu saja tulisan ringan dan receh ini tidak bermaksud menyudutkan beliau sebagai mantan pejabat negara. Bukan pula bermaksud merendahkan beliau yang berpendidikan tinggi, di luar negeri pula sekelas Paman Sam.
Saya hanya ingin mencoba menjelaskan sebagai pelaku data di BPS bahwa sampai saat ini kami masih punya moral dan tanggung jawab untuk tidak disetir oleh orang lain, termasuk pemerintah. Saya sadar dan yakin bahwa beliau memiliki niat yang baik untuk bangsa ini. Tetapi ternyata niat baik saja itu tidak cukup.
Pernyataan bahwa data BPS dikontrol oleh pemerintah telah melukai sekitar 15.658 pegawai BPS dari pelosok daerah hingga pusat. Mereka tentu merasa sakit ketika data yang dikumpulkan dengan susah payah, kurang peduli dengan keselamatan, mengabaikan waktu libur, kemudian dikatakan demikian.
Data Kemiskinan
Pertama yang disinggung adalah mengenai data kemiskinan. Menurut beliau bahwa tidak seharusnya standar kemiskinan seperti yang dipedomani oleh BPS. Standar yang dipedomani oleh BPS dianggap keliru karena terlalu rendah sehingga menurunkan kemiskinan mencapai satu digit yakni 9,82 persen atau 25,95 juta orang per Maret 2018.
Data kemiskinan memiliki konsep dan definisi yang jelas. Konsep ini telah diakui dunia dan diadopsi oleh BPS sejak lama, bahkan sejak orde baru. Angka kemiskinan memang memiliki tren kecenderungan untuk turun dari tahun ke tahun, meski pernah juga beberapa periode tertentu mengalami kenaikan.
Penurunan kemiskinan saat ini sebenarnya masih tidak sebanding dengan dana bantuan sosial dan bantuan non-tunai dari pemerintah. Dana bantuan sosial mencapai Rp77,3 triliun yang diharapkan bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah garis kemiskinan. Itu belum termasuk dana desa yang mencapai Rp60 triliun. Sedangkan penurunan kemiskinan hanya 0,82 persen saja selama setahun.
Bukan itu poinnya, tetapi yang ingin saya pertegas adalah BPS secara institusi tidak pernah terbukti melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Silakan yang melakukan tuduhan untuk memberikan bukti.
BPS dalam mengumpulkan data kemiskinan dilakukan melalui survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan dua kali setahun yakni Maret dan September.
