'Desa Membangun' Mengatasi Kemiskinan?

Permasalahan Bangsa Indonesia dari dahulu adalah kemiskinan. Penyumbang kemiskinan terbesar adalah dari perdesaan. Program yang katanya pro-rakyat diintensifkan oleh pemerintah tetapi tetap saja persentase kemiskinan di perdesaan tidak ada penurunan yang berarti, bahkan cenderung stagnan atau jalan di tempat. 

Tercatat menurut data Susenas BPS sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 angka kemiskinan di perdesaan berada di kisaran 13 dan 14 persen, fluktuatif dari tahun ke tahun. Atau, sekitar 15,81 juta jiwa dari total sekitar 25,95 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018.

Indeks kedalaman kemiskinan juga masih sangat tinggi di perdesaan. Melalui rilis berita resmi statistik BPS pada awal tahun ini angka indeks kedalaman di perdesaan mencapai 2,37 atau dua kali lipat lebih dari indeks kedalaman di perkotaan yang besarnya 1,17. Indeks keparahan kemiskinan juga masih sangat tinggi di perdesaan yakni 0,63 atau dua kali lebih besar dari indeks keparahan kemiskinan di perkotaaan yang besarnya 0,29.

Kalau seperti itu kenyataannya di lapangan, kita perlu mengkaji kembali buat apa desa diperbanyak dibentuk dan buat apa dana desa diperbesar beserta program sosial yang begitu banyak. Kita perlu melihat kembali dana yang mencapai Rp1 miliar per desa ke mana. Jangan sampai masuk ke kantong-kantong orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan lain yang tidak kunjung usai ialah isu mengenai daerah tertinggal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, jumlah daerah tertinggal mencapai 122 daerah. 

Sangat menarik ditunggu hasil pendataan Podes yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Mei kemarin. Kemungkinan rilis datanya sudah bisa awal tahun 2019. 

Apakah dana desa yang besar bisa mengeluarkan daerah-daerah dari ketertinggalan atau tidak. Harapan kita bersama tidak ada lagi daerah yang tertinggal pada tahun 2019 nanti. Atau, paling tidak bisa berkurang hingga setengahnya sehingga dana yang besar dari pemerintah tidak dianggap menguap begitu saja. (*)