Dua minggu terakhir, perbincangan publik baik dimedia sosial, maupun diruang publik yang lain, viral membincang rencana pemindahan ibu kota negara. ILC TV One pun tak luput mengangkat thema "Perlukah Ibu Kota Negara Dipindahkan ?".
Pro kontra atas rencana tersebut tidak dapat dihindari, ada yang menilai rencana tersebut sebagai sebuah gagasan besar dan strategis untuk kemajuan bangsa, namun ada pula yang menilai rencana tersebut sebagai gagasan gila, dan pengalihan opini, bahkan Trio Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Rocky Gerung, di ILC TV one yang lalu, kembali nyinyir  atas rencana Jokowi yang sedang merencanakan kepindahan Ibu Kota Negara.
Dalam kajian beberapa pihak, termasuk Bappenas, mengungkapkan alasan atas rencana tersebut, mulai dari beban demokrafi pulau jawa khususnya Jakarta yang sudah dianggap mengkhawatirkan, dan problema Jakarta sendiri sebagai ibu kota yang sangat kompleks, yaitu soal macet, banjir, air bersih  dan polusi. Namun sebagian kalangan melihat kedua alasan tersebut belum cukup memadai sebagai alasan kepindahan ibu kota negara.
Ada satu alasan yang sedikit menghentak kesadaran semua orang jika mendengar secara baik, yaitu faktor bencana. Pulau Jawa menurut para ahli geologi, berada dalam zona rawan bencana yang dapat terjadi kapan saja seperti, gempa dan tsunami.
Bahkan pakar Tsunami dari BMKG Widjo Kongko, menyampaikan bahwa "sepanjang pesisir pulau jawa, sumba dan selatan selat sunda, berpotensi di guncangan gempa berkekuatan 8.8 skala richter dan berpotensi tsunami dengan ketinggian 20 meter".
Bahkan dalam Buku "History of Java" catatan Thomas Stamford Raffles, di jelaskan bahwa pada 5 Januari 1699 gempa dahsyat selama 45 menit mengguncang dan meluluh lantahkan Kota Batavia, di ikuti letusan Gunung Salak, yang menyemburkan abu vulkanik dan batu, banjir lumpur dan batu di Kota Batavia, dan pada tahun 1834 Â kejadian yang sama terjadi, Kota Batavia diguncang gempa dahsyat yang meruntuhkan bangunan bangunan Belanda.
Fakta sejarah, dan hasil kajian pakar kebencanaan di BMKG di atas, menunjukkan Pulau Jawa dan khususnya Ibu Kota Jakarta, adalah daerah yang masuk kategori rawan bencana, karena itu pemindahan Ibu Kota Negara menjadi sangat mendasar dan mendesak.Â
Pada Sidang Paripurna DPR RI Pembahasan Rencana Anggaran Tahun 2020 yang lalu, Presiden Jokowi menyampaikan "Dengan memohon ridho allah SWT, dengan meminta ijin dan dukungan anggota dewan yang terhormat, Para Sesepuh, Tokoh bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon  ijin untuk memindahkan ibu kota kita ke pulau Kalimantan".
Andrinof Chaniago, Mantan Mentri Bappenas, memberikan alasan atas rencana kepindahan Ibu Kota Negara, bahwa "beban demogafi pulau jawa telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berujung pada krisis air bersih, bencana Banjir dan tanah Longsor".
Menurutnya Pulau Jawa terdapat 57% Â jumlah penduduknya dengan kapasitas luas wilayah hanya 7% dari luas wilayah Indonesia, sementara Kalimantan luas wilayahnya 32% dari jumlah wilayah Indonesia, dengan jumlah penduduk hanya 6% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Karena itu rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk meredistribusi penduduk yang selama ini terkonsentrasi di jawa, khususnya Jakarta yang memiliki beban berat, sehingga perlu dilakukan  redistribusi fungsi sebagai ibu kota negara, agar Jakarta tetap  maju dan berkembang menjadi pusat bisnis, pusat jasa, pusat industri dan pusat  perdagangan.
