Karang Intan, INFO_PAS -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, ikuti apel awal tahun 2023 secara daring bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly. Apel yang dilaksanakan terpusat di Jakarta ini, direlay ke seluruh Kantor Wilayah dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) se-Indonesia, Rabu (04/01).
"Berbagai prestasi dan capaian telah kita torehkan, capaian yang membanggakan rancangan kitab undang-undang hukum pidana, terlepas dari berbagai kritik dan tanggapan-tanggapan, kita dapat menggantikan KUHPidana produk koloneal Belanda dengan KUHPidana buatan anak bangsa sendiri," ujar Yasonna awali sambutannya.
Lebih lanjut Yasonna juga menyampaikan capaian Kementerian Hukum dan HAM mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-13 kalinya, dan berharap tahun 2023 juga dapat meraih predikat serupa. Dirinya mengungkapkan semua itu dapat dicapai dengan merapatkan barisan, bekerja bersama-sama, melakukan prosedur dan aturan sesuai ketentuan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara.
"Memulai kerja di tahun 2023 ini, saya telah menetapkan resolusi Kementerian Hukum dan HAM, yang diharapkan dapat mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2023 yakni wujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAkhlak, dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel sehingga dapat mendukung produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan seperti yang ditargetkan pemerintah," sambung Yasonna.
Kepala Lapas (Kalapas) Narkotika Karang Intan Wahyu Susetyo, komandoi seluruh jajarannya ikut kegiatan apel awal tahun 2023 bersama Menteri Hukum dan HAM. Dirinya mengaku siap mengimplementasikan resolusi yang telah ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM pada tempat tugas yang saat ini dipimpinnya.
"Resolusi yang sudah dicanangkan Bapak Menteri harus dimaknai dengan baik, dan kita implementasikan secara nyata bagi seluruh jajaran Lapas Narkotika Karang Intan, sehingga pelaksanaan tugas kedinasan diharapkan mampu diselesaikan secara tuntas dan berkualitas, tidak berbelit, ada kepastian waktu, dan tidak ada penyimpangan serta hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Kalapas singkat.
Pada tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan 116 target kinerja, 77 diantaranya merupakan target yang berada di pusat, dan 39 lainnya berada di wilayah. Menteri Hukum dan HAM juga meminta untuk segera dilakukan langkah-langkah implementasi, sehingga pada akhirnya target kinerja tersebut mampu dicapai. (arb)
