Pembedaan kelas bertujuan untuk membedakan golongan mampu maupun menengah agar dimudahkan dalam mendapatfasilitas kesehatan yang sepadan. Namun, adanya sistem baru membuat iuran perbulan BPJS menjadi sama rata yang berkemungkinan harga iuran tersebbut melonjak dan tidak sesuai dengan latar belakang ekonomi yang dimiliki orang tersebut, bias jadi orang tersebut tidak mampu dengan iuran yang dikeluarkan. Selain itu, untuk orang yang sebelum berada di kelas paling tinggi juga merasa tidak adil karena pada awalnya ia mendapat fasilitas yang memadai dengan harga iuran perbulan yang mereka bayar kepada pemerintah. Pastinya, mereka merasa tidak adil akan hal tersebut dan dapat memunculkan sebuah konflik masyarakat dengan pemerintah.
Banyak dampak yang dapat ditimbulkan akibat kasus tersebut, salah satunya adalah terbatasnya akses untuk masyarakat berpendapatan rendah karena salah satu dampak terbesar adalah akses terbatas terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat berpendapat rendah. Tanpa adanya kelas yang berbeda, mereka mungkin terpaksa membayar iuran yang lebih tinggi, yang dapat membuat layanan kesehatan menjadi kurang terjangkau bagi mereka. Selain itu, meningkatnya kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat, hal tersebut ditujukan pada adanya masyarakat berpendapatan tinggi mungkin tetap memperoleh akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan swasta, sementara masyarakat berpendapatan rendah terbatas dalam pilihan mereka. Dampak lain ialah beban finansial yang bertambah berat, hal tersebut terjadi karena masyarakat yang sebelumnya berada di kelas rendah BPJS kesehatan sekarang mungkinharus membayar iurang yang leboh tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan beban finansial yang lebih berat pada rumah tangga, terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi kesehatan kronis.
Adapun dampak lain yang lebih mengarah pada fasilitas kesehatan atau pemerintah, yaitu kemungkinan penurunan kunjungan ke fasilitas kesehatan seperti ketika biaya layanan kesehatan meningkat, ada kemungkinan bahwa masyarakat akan menunda atau menghindari kunjungan ke fasilitas kesehatan, bahkan jika mereka membutuhkannya, ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang lebih serius di masa yang akan dating. Selain itu juga dapat berpengaruh pada pelayanan kesehatan public, karena dengan kelas BPJS yang dihapus, pelayanan kesehatan public dapat menghadapi tekanan tambahan karena peningkatan permintaan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan waktu tunggu dan penurunan kualitas pelayanan. Kemudian, meningkatnya beban pemerintah. Hal ini terjadi Karena pemerintah mungkin harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk subsidi BPJS kesehatan atau untuk memperluas fasilitas kesehatan public guna akomodasi lonjakan permintaan layanan kesehatan.
Dengan adanya beberapa dampak tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penghapusan kelas BPJS kesehatan adalah kebijakan yang kompleks, dan dampaknyaakan bergantung pada banyak faktor, termasuk bagaimana pemerintah mengatasi masalah akses terhadap layanan kesehatan dan kesenjangan sosial yang mungkin timbul. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak-dampak ini dengan seksama dan mencari solusi yang dapat menjaga akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
