Jangan Ada Lagi Dualisme di Tubuh HMI!

Akhir Januari 2021 lalu, saya diajak oleh teman saya sowan ke rumah cucu Lafran Pane. Namanya, Tofani Pane atau yang akrab disapa oleh orang-orang, Pak Fani.

Sebelumnya, saya diceritakan oleh teman saya bahwa kontrakan yang ia tempati adalah kontrakan milik cucunya Lafran Pane. 

Sontak saya berpikir dan bertanya, "ini benar kontrakan milik cucunya Lafran Pane?." Tanya saya dengan penuh keyakinan.

"Iya," jawabnya.

"Ini kesempatan nhi untuk buka silahturahim," lanjut saya.

"Boleh-boleh, sekalian kita silaturahim ke sana," tutur teman saya tadi.

Singkat cerita, kami pun sowan ke rumah Pak Fani. Dan, sesampai di sana, saya diperkenalkan oleh teman saya tadi kepada pak Fani.

"Ini Mahmud, teman saya, kader HMI juga, pak," katanya.

"Oh, iya. Kader HMI ya mas," jawab sekaligus tanya Pak Fani.

"Nggih Pak," jawab saya.

Selanjutnya, kami dipersilahkan untuk duduk dan tidak lama kemudian kami melaksanakan shalat Maghrib berjamaah di rumahnya.

Banyak hal yang dibicarakan di situ. Mulai dari bicara perkuliahan, masa depan, cerita tentang sejarah kerajaan Jawa, sejarah kerajaan Sumatera, sejarah kerajaan Bali, hingga bicara masalah Keraton Yogyakarta saat ini. 

Yang menarik lagi, saat itu, ketika pak Fani mulai masuk dan berbicara tentang HMI. Dulu, HMI pecah menjadi dua, antara HMI Dipo dan HMI MPO, pak Lafran Pane, masih hidup. Tapi, ia "membiarkan". 

Membiarkan, dalam artian, tidak ikut campur dan intervensi urusan kepengurusan internal HMI, meskipun ia adalah pendiri HMI. Ia membiarkan adik-adik HMI menyelesaikan masalah HMI dengan internalnya sendiri.

Bila kita melihat, ini merupakan sikap yang mulia yang dimiliki oleh Lafran Pane, meskipun ia tahu ada masalah di internal HMI, ia tidak mau ikut campur dan intervensi urusan kepengurusan internal HMI. Sikap ini tidak ada yang saya lihat kepada kader-kader HMI dan alumni-alumni HMI hari ini.

Jauh berbeda dengan kader-kader HMI dan senior-senior HMI hari ini. Ada malasah internal HMI, senior ikut campur dan intervensi internal kepengurusan HMI. Padahal, yang menentukan keputusan dan kebijakan strategis terhadap masalah-masalah yang ada di internal HMI merupakan tanggungjawab pengurus HMI yang sah secara struktural di HMI.

Di HMI kita diajarkan independensi, baik indepedensi organisasi maupun independensi kader. Independensi itu tidak netral, tapi berpihak; berpihak kepada kebenaran dan berpihak kepada kepentingan umat. Namun, itu tidak berlaku di HMI.

Kembali kepada bapak Lafran Pane di atas. Siapa yang tidak kenal Lafran Pane, pendiri HMI itu, yang sederhana dan tidak minat terhadap kekuasaan?

Kalau kader-kader HMI membuka kembali sejarah dan biografi pak Lafran Pane akan menemukan sosok yang tidak ditemukan pada kader-kader HMI dan alumni-alumni HMI hari ini.

Tidak berlebihan saya katakan demikian, tidak ada sosok atau figur kader HMI atau alumni HMI yang menjadi panutan bagi Kader-kader HMI hari ini, laiknya Lafran Pane. Kader-kader HMI dan alumni-alumni HMI hari ini bicara kepentingan, kekuasaan dan gerbong masing-masing.

Inilah yang menurut saya, berproses di HMI itu, yang ideal itu berproses di Komisariat, masih murni dan jauh dari politik praktis.

Tapi, kalau sudah naik di Cabang, itu sudah saling sikut, saling jegal-menjegal. Kader-kader yang potensial dan kritis tidak masuk dan di cancel dari kepengurusan Cabang. Di Pengurus Besar apalagi, bicara kepentingan, kekuasaan, proyek dan gerbong masing-masing. 

Kader-kader yang unyu-unyu  dan nurut sama seniornya, biasanya mendapatkan tempat yang bagus, minimal titib kader dan jabatan struktural, baik di Cabang maupun di Pengurus Besar.

Maka, Pleno III PB HMI yang diselenggarakan di Tapanuli Tengah dibawah PJ Abdul Muis menandai dualisme di tubuh HMI. Abdul Muis mengklaim pleno III PB HMI tersebut konstitusional dan menggunakan aturan main organisasi serta diikuti oleh 14 Badko se-Indonesia. Pada saat yang bersamaan, kongres HMI ke-XXXI di Surabaya dibawah PJ Arya Kharisma berlangsung. 

Dualisme di tubuh HMI sebetulnya sudah lama terjadi di internal PB HMI. Bermula dari dugaan kasus asusila yang menjerat Ketua Umum PB HMI Saddam Al-Jihad. Masalah ini berlanjut pada PJ Arya Kharisma, yang dinilai mekanisme dan transisi PJ Arya Kharisma inkonstitusional.

Kalau PJ Arya Kharisma inkonstitusional, kenapa PJ Abdul Muis baru muncul akhir-akhir ini dan dalam waktu dekat dengan kongres HMI ke-XXXI di Surabaya? Ini menjadi tanda tanya besar persoalan di internal PB HMI, terutama PJ Abdul Muis.

Dualisme di tubuh HMI mengulang kembali sejarah masa lalu HMI. Perpecahan HMI menjadi HMI Dipo dan HMI MPO, misalnya. Menarik untuk dilihat, kalau perpecahan HMI dulu, karena adanya tekanan dari rezim Orde Baru, pemerintahan Soeharto, yaitu penerapan asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi.

Berbeda dengan dualisme HMI hari ini. Dualisme HMI hari ini karena keropos dari dalam dan rakus terhadap kekuasaan. Ini menjadi preseden terburuk di internal HMI untuk yang kedua kalinya. Kader-kader menjadi korban, terlantar dan kaderisasi terhambat karena kerakusan senior-senior di HMI.