Karena dalam satu daerah pemilihan hanya memperebutkan satu kursi, maka partai tidak harus boros memasang banyak calon legislatif. Cukup satu calon legislatif dari tiap partai untuk tiap daerah pemilihan. Calon legislatif pun tidak perlu saling cakar dengan kawan dari partai sendiri seperti yang terjadi di pemilu legislatif lalu.
Partai pengusung pun menjadi harus lebih selektif memilih calon-calon legislatifnya. Partai dengan pendekatan top-down hampir dipastikan akan tersingkir karena calon-calonnya tidak dikenal oleh masyarakat. Sebaliknya, partai-partai yang mampu menjaring kader dari akar rumput daerah pemilihan tersebut akan diuntungkan.
Pada akhirnya, pendekatan partai akan berubah. Tidak lagi elitis, tapi semakin banyak menyentuh akar rumput. Partai yang tidak mampu beradaptasi akan berakhir sebagai kenangan belaka. Partai pun dituntut untuk menjadi berkualitas.
Dilihat dari sisi pemilih pun, solusi ini menguntungkan. Jika partai peserta pemilu nanti ada sepuluh, maka pemilih cukup memilih satu di antara sepuluh untuk masing-masing tingkatan. Tentu pekerjaan ini akan lebih ringan dibandingkan harus menyaring satu dari tujuh puluh atau delapan puluhan orang.
Jika hubungan antara anggota legislatif dan konstituennya sudah mesra, maka ganjalan terakhir adalah dari partai pengusung anggota legislatif itu sendiri. Dalam mengambil keputusan, terkadang anggota legislatif akan mengalami dilema antara menyuarakan aspirasi rakyat atau mendukung keputusan fraksi atau partainya. Jika menentang arahan fraksi atau partainya, maka anggota legislatif bisa menerima resiko di-recall dari kursi parlemen. Selama ini, anggota legislatif yang di-recall, akan digantikan calon legislatif gagal di daerah pemilihan yang berasal dari partai yang sama. Aturan ini harus diubah.
Daerah pemilihan yang hanya memiliki kuota satu kursi parlemen bisa memaksa partai untuk hanya mencalonkan satu calon legislatif. Akibatnya, jika ada anggota legislatif dari partai tersebut yang di-recall, maka partai tersebut tidak punya hak untuk mengajukan pengganti. Pengganti anggota legislatif tersebut akan diambil dari pengumpul suara terbanyak kedua di daerah pemilihan tersebut, yang mana sudah tentu berasal dari partai lain. Dengan demikian, partai akan berpikir dua kali sebelum me-recall anggotanya. Konsekuensi dari recall adalah kehilangan kursi di parlemen. Dengan demikian, seorang anggota legislatif tidak terlalu dibebani pesanan partai.
Anggapan bahwa banyak calon anggota legislatif yang tidak kompeten tidak sepenuhnya bisa benar. Sistem pemilihannya yang memungkinkan calon-calon tidak kompoten tersebut bisa maju.
Pemekaran daerah pemilihan akan memaksa calon-calon tidak kompeten tersebut tersingkir dari arena pertarungan. Bukan hanya calon anggota legislatif, partai-partai yang miskin kader unggulan pun akan gigit jari dengan aturan main ini.
Jika sistem pemilihan anggota legislatif bisa diperbaiki, maka pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD tidak perlu dipandang sebagai kiamat. Dengan perbaikan signifikan pada anggota DPRD, maka demokrasi dengan perwakilan justru dapat memungkinkan suara minoritas untuk lebih didengar. Namun untuk menuju ke sana, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh para anggota legislatif adalah memantaskan diri mereka untuk mewakili rakyat.
