Palu sudah diketuk. Pemilihan Kepala Daerah akhirnya dikembalikan kepada DPRD. Ada yang puas, banyak juga yang tidak. Kalau ditelisik, kekhawatiran utama dari mereka yang tidak puas adalah ketidakpercayaan atas DPRD.
Sebagian ketidakpercayaan ini, justru datang dari mereka yang pada pemilu legislatif lalu mengkampanyekan aksi "Jangan Golput". Mereka yang mengkampanyekan untuk memilih, justru sekarang tidak percaya dengan pilihan mereka.
Bukan tidak beralasan jika anggota DPRD yang baru dilantik sudah dicibir. Selama ini banyak cerita miring tentang anggota DPRD. Apalagi ditambah maraknya berita anggota DPRD menggadaikan SK Pengangkatan. Jangan salahkan masyarakat jika kemudian menjadi skeptis.
Kualitas anggota DPRD tidak cukup ditentukan oleh pemilih yang pro-aktif mencari informasi calon wakilnya. Dengan sistem sekarang, seorang pemilih bisa dihadapkan pada tujuh puluh sampai delapan puluhan nama calon legislatif untuk dikerucutkan menjadi satu pilihan. Proses ini harus diulang tiga kali, untuk DPRD II, DPRD I, dan DPR-RI. Belum lagi harus memilih anggota DPD yang juga tak kalah banyak.
Proses penyaringan ini amat membosankan. Terlalu banyak pilihan membuat pemilih sulit menentukan pilihan. Wajar jika kemudian banyak yang asal memilih atau bahkan golput.
Pada 2019 nanti, pemilihan legislatif akan digabung dengan pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Ibarat pertandingan tinju, pemilihan legislatif hanya akan menjadi partai pembuka. Jauh kalah menarik dibandingkan partai utamanya, yaitu pemilihan presiden. Maka dari itu, aturan main harus diubah.
Mengubah aturan main ini amat penting karena rentetannya akan panjang. Salah memilih anggota DPRD sama saja menyerahkan kursi kepala daerah ke orang yang salah. Ruang untuk berbuat salah menjadi kecil. Rakyat dipaksa membuat kalkulasi yang cermat.
Tiga masalah utama dalam pemilihan anggota legislatif, termasuk anggota DPRD, adalah biaya kampanye yang mahal, rendahnya keterikatan calon legislatif dengan konstituennya, dan kendali partai yang terlalu besar terhadap anggota legislatif terpilih. Semua masalah ini bisa direduksi dengan satu langkah sederhana, yaitu memekarkan daerah pemilihan.
Sebenarnya ini bukan ide baru. Namun mengingat pentingnya memiliki DPR dan DPRD yang berkualitas, tidak ada salahnya jika ide ini diwacanakan kembali. Selama ini, dalam satu daerah pemilihan ada beberapa kursi legislatif yang diperebutkan di tiap tingkatannya. Akibatnya, biaya kampanye menjadi tinggi karena wilayah yang harus dijangkau sangat luas. Selain itu, keterbatasan waktu kampanye juga akan mengakibatkan ikatan antara pemilih dengan calon legislatif tidak cukup kuat. Maka jangan heran jika kemudian banyak anggota legislatif yang abai dengan konstituennya.
Solusi masalah ini adalah dengan memekarkan daerah pemilihan hingga dalam satu daerah pemilihan hanya ada satu jatah kursi parlemen di tiap tingkatan. Dengan demikian, wilayah daerah pemilihan menjadi sempit. Jika hal ini terjadi, satu daerah pemilihan untuk DPRD tingkat II mungkin hanya terdiri dari dua sampai tiga Rukun Warga (RW). Daerah pemilihan untuk anggota DPR-RI mungkin cukup sebesar satu sampai dua kecamatan saja. Dengan demikian, kampanye bisa murah.
Calon legislatif juga akan lebih intens berdialog dengan warga. Kampanye dua arah akan lebih mungkin terjadi. Kampanye tidak harus dilakukan di atas panggung di tengah lapangan. Kampanye bisa diselipkan di arisan, pengajian, atau kegiatan warga lainnya. Calon legislatif menjadi lebih terjangkau oleh rakyat.
