Badan Bank Tanah dan program makan bergizi gratis rupanya berkolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Bank Tanah diketahui punya kewenangan dalam pengelolaan tanah negara, termasuk memberikan hak atas tanah yang bisa dipakai untuk kegiatan pertanian atau infrastruktur sosial di masyarakat.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bank Tanah telah mendukung pemerintah dengan menyiapkan ruang atau lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas distribusi pangan, lahan pertanian sosial, rumah pangan atau dapur umum yang mendukung ketersediaan bahan makanan bergizi.
Yang terbaru, Bank Tanah diketahui telah menyiapkan sebanyak 11 titik lokasi Hal Pengelolaan atas Tanah (HPL), untuk dialokasikan menjadi Dapur Makanan Bergizi Gratis (MPG) lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 11 titik lokasi tersebut sudah dipertimbangkan karena dekat pusat keramaian dan kebutuhan di wilayah yang meliputi di Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Kepulauan Bangka Belitung, Cianjur (Jawa Barat), Kendal (Jawa Tengah), Purwakarta (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah), dua lokasi di Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Poso (Sulawesi Tengah), dan Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat).
Selain itu, dengan adanya redistribusi tanah kepada petani atau kelompok masyarakat, Bank Tanah terbukti dapat mendukung produksi pangan lokal yang berujung pada kontribusi nyata dalam program penyediaan makanan bergizi.
Bank Tanah dalam wewenangnya juga bisa mengalokasikan lahan tidur atau lahan yang terbengkalai untuk dijadikan area pertanian produktif. Hasilnya tentu juga bisa mendukung program makanan bergizi gratis.
Badan Bank Tanah dan program makan bergizi gratis Indonesia sebenarnya tak memiliki banyak keterkaitan langsung, namun jelas terhubung melalui tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam hal kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Mengenal Badan Bank Tanah
Banyak yang belum mengetahui tentang Badan Bank Tanah. Saya sendiri jujur baru tahu adanya badan ini. Namun wajar saja, sebab Bank Tanah baru terbentuk pada tahun 2020 lalu, tepatnya berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2020 dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021.
Lembaga ini bertugas untuk mengelola tanah negara secara terencana, transparan, dan akuntabel untuk berbagai keperluan, seperti reforma agraria, pembangunan infrastruktur, perumahan rakyat, investasi, dan kebutuhan strategis lainnya.
Bank Tanah adalah sebuah solusi strategis untuk mengelola tanah di Indonesia secara efisien guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Seperti yang kita tahu, banyak masalah dan konflik menyangkut tanah atau lahan di negeri kita.
