"Politik Uang" di Ajang Pemilihan Duta Bahasa Sumsel 2018?

Ajang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2018 saat ini sedang berlangsung. Diketahui, ajang yang digelar Balai Bahasa ini sudah berlangsung sejak tahun 2006 lalu. Setiap tahun, pemenangnya berhak mewakili Sumsel untuk mengikuti ajang serupa tingkat Nasional.

Pemilihan Duta Bahasa ini sejatinya adalah kegiatan positif. Ditujukan untuk generasi muda Indonesia (usia  18-25 tahun) agar lebih memiliki kepedulian dan kepekaan untuk melestarikan serta mempromosikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Selain itu Duta Bahasa kelak wajib berperan aktif mengampanyekan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik lisan maupun tertulis.

Namun sayang, sepertinya ada yang janggal dalam pemilihan Duta Bahasa Sumsel tahun ini.

Khusus untuk kategori pemenang favorit, dipilih berdasarkan jumlah like (love) pada foto finalis di akun Instagram @dubassumsel . 

Para Finalis Duta Bahasa Sumsel 2018/hasil tangkapan layar dari instagram, dokumentasi pribadi

Namun rupanya tak hanya itu, tersedia alternatif pilihan lain untuk vote :

Rp 100 ribu = 100 poin/hasil tangkapan layar, dikumentasi pribadi

Berawal dari grup line penyelenggara, alternatif pilihan untuk mendapat poin tersebut kemudian tersebar oleh masing-masing finalis yang berjuang mencari dukungan. Meluas hingga ke seluruh lapisan masyarakat Sumsel, hingga akhirnya sampai ke saya lewat seorang teman yang meminta dukungan untuk saudaranya.

Hanya satu kata yang seketika mampir di benak saya saat menerima pesan permintaan dukungan tersebut : Menyedihkan!

Kok bisa-bisanya, di saat negara kita sedang berperang melawan politik uang, di ajang ini uang malah diberi ruang oleh penyelenggara untuk menunjukkan kekuasaannya. Betul, sistem ini "hanya"dipakai untuk pemilihan pemenang favorit. Betul, pemenang utamanya tetap dipilih berdasarkan penilaian dewan juri.

Tapi tetap saja. Sistem seperti ini menurut saya malah jadi membuka peluang untuk diskriminasi. Para finalis dengan latar belakang kaya raya akan punya kesempatan sangat besar untuk "membeli" kemenangan.

Lagipula, sistem ini membuat pemilihan pemenang favorit Duta Bahasa Sumsel menjadi tidak transparan. Jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin ajang-ajang lainnya akan meniru hal serupa.  Miris, ketika uang akhirnya mampu membeli sportifitas.

Apalagi untuk sebuah perhelatan resmi yang digelar oleh Balai Bahasa. Ah, apa Kemendikbud yang menaungi lembaga ini mengizinkan hal semacam itu terjadi?

Merasa kesal, saya mencoba mengonfirmasi pihak Duta Bahasa Sumsel. Saya menanyakan apa pertimbangan pihak panitia penyelenggara sampai harus merasa perlu menggunakan sistem vote lewat pembelian voucher. Karena siapa tahu, kan? Panitia memang sedang segitunya kesulitan dana (misalnya), hingga terpaksa mencari tambahan lewat penjualan voucher vote seperti itu. Walaupun tidak serta merta menyetujui, tapi saya mungkin akan maklum .... (Yah, dari pada pemenangnya nanti hanya dapat hadiah serbet :p)

Namun sampai tulisan ini selesai dibuat, konfirmasi dari pihak dubassumsel belum saya terima (akan saya update nanti kalau sudah ada jawaban).

Selain itu, postingan panitia yang menyebut rincian harga voucher beserta jumlah poin yang akan diperoleh, sudah dihapus. Namun di IG dubassumsel masih terdapat caption terkait pembelian voucher.

UPS. Sudah dihapus/hasil tangkapan layar dari instagram (dokumentasi pribadi)

Mau coba beli voucher? Hubungi akun line tertera! (hasil tangkapan layar dari Instagram/dokumentasi pribadi)

Kalau sudah begini, terus bagaimana dong?