Seharusnya GTT Tidak Diperlakukan seperti PNS

Tak Mikir

Masih ingat kata Jokowi ketika ditanya wartawan mengenai rencananya maju ke pilpres dulu? Ketika itu, Jokowi bilang: tak mikir. Dua kata itu tampaknya bermakna padat sepadat permasalahan di negeri, akibat ulah kepala yang tak mikir. Memang di negeri banyak dihuni oleh orang-orang yang tak mikir. Salah satu contohnya, para koruptor itu, sudah kaya masih kemaruk harta. Sudah mengetahui mayoritas rakyat menolak Pilkada oleh DPRD, legislator-legislator itu masih ngotot ingin mengembalikan pilkada langsung oleh rakyat ke pilkada tak langsung di tangan legislator.

Tak ubahnnya juga di dunia pendidikan. Kurikulum 2013 diberlakukan, padahal buku-bukunya masih belum ada, jadinya proses belajar mengajar di sejumlah sekolah yang memberlakukan K-13 itu tak berlangsung optimal. Terlebih lagi GTT, yang notabene tidak menerima gaji sebagaimana PNS, justru diperlakukan sama dengan PNS. Salah satu contohnya, GTT diwajibkan ikut kernaval dengan seragam yang telah ditentukan pimpinannya dan diharuskan masuk tiap hari. Barangkali itu suatu yang tak membebani PNS karena sudah menerima gaji, tapi bagi GTT yang sebulan digaji Rp 50.000,jelas kebijakan atasan semacam itu sangat membebani GTT.Ini juga bagian dari arogansi kekuasaan yang ditangani oleh orang-orang yang tak mikir.

Kasus-kasus di atas terjadi mulai dari pusat hingga daerah, setidak-tidaknya di wilayah timur pulau Madura. Kebijakan-kebijakan yang tak populer semacam itu sejatinya perlu mendapat pemikiran sejumlah pihak. Komponen rakyat harus serempakmeluruskan prilaku orang-orang yang tak mikir itu. Sebab prilaku dan kebijakannya hanya didasari pada kepentingan diri dan kelompoknya, namun tak peduli prilaku dan kebijakannya itu merugikan orang lain.

Legislatif dan dunia pendidikan di negeri ini memang masih perlu terus mendapat pengawalan dan pengawasan, agar kinerjanya bisaterkontrol. Tak ada yang lebih efektif memberikan kontrol pada lembaga DPRD dan instansi pendidikan kecuali dilakukan secara bersama-sama oleh komponen kekuatan rakyat.(*)