Harga Mahal Kemenangan Ical

Banyak kalangan menilai kemenangan Aburizal Bakrie (Ical) disebabkan karena kekuatan money politics. Ada dugaan, untuk merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar Ical harus merogoh dana ratusan miliar rupiah. Bukan untuk membeli suara, katanya, tapi untuk mendinamisasi gerak langkah institusi Partai Golkar di daerah-daerah (tingkat I dan II). Cukup masuk akal karena untuk menggerakkan roda organisasi, apalagi sebesar Partai Golkar, pasti dibutuhkan dana besar.

Tapi sebenarnya bukan soal uang itu yang membuat kemenangan Ical menjadi mahal. Secara politik kemenangannya berimplikasi serius bagi masa depan demokratisasi di tanah air yang sudah berjalan sejak 1998. Kemenangan Ical dipastikan akan semakin memperlemah posisi parlemen (legislatif) di hadapan presiden (eksekutif).

Sejak awal pencalonan dirinya, Ical, yang didukung penuh antara lain oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan mantan Ketua DPR Agung Laksono, sudah menegaskan akan tetap berkoalisi dengan pemerintah. Kemenangan Ical, dengan demikian, semakin kuat mengonfirmasi bahwa Golkar dari sejak berdirinya, 20 Oktober 1964, menjadi bagian dari kekuasaan. Golkar belum beranjak dari posisinya sebagai the ruler's party (partainya pemerintah)

Kembali ke paradigma lama

Sejak dulu, sebagaimana dalam hasil kajian Leo Suryadinata (1992), banyak pengamat politik yang meragukan bahwa Golkar bisa bertahan tanpa dukungan kekuasaan (waktu itu Presiden Soeharto). Keraguan itu semakin terbukti pada saat Soeharto jatuh, perolehan suara Golkar pada pemilu 1999 langsung  merosot tajam dikalahkan PDIP (dulu PDI) yang sebelumnya termarjinalkan karena dimusuhi Soeharto.

Namun keraguan publik mulai sedikit hilang pada saat Akbar Tandjung mampu mengangkat pamor partai yang dipimpinnya dengan paradigma baru. Inilah yang agak mengherankan, mengapa Akbar Tandjung yang menggagas paradigma baru dan terbukti mampu menaikkan suara Partai Golkar pada Pemilu 2004 justru berdiri tegak dan gigih mengampanyekan Ical. Padahal menurut paradigma baru, Partai Golkar harus menjadi kekuatan politik yang independen dan menjadi the rulling party (partai yang memerintah), bukan the ruler's party. Kemenangan Ical menunjukkan Golkar kembali ke paradigma lama.

Memperlemah parlemen

Seperti disinggung di awal, kemenangan Ical akan memperlemah posisi parlemen di hadapan pemerintah. Setelah Ketua Dewan Pertimbangan PDIP, Taufiq Kiemas, terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang didukung penuh Partai Demokrat, harapan tampilnya partai oposisi pasca Pemilu 2009 hanya ada pada Partai Golkar.

Harapan itu muncul karena salah satu kandidat kuat Ketua Umum Partai Golkar, Surya Paloh, akan menjadikan partai peninggalan rezim Orde Baru sebagai partai independen yang berdiri sejajar dengan pemerintah. Harapan itu musnah sudah setelah Surya Paloh kalah.

Kemenangan Kiemas memimpin MPR mengubah PDIP dari oposisi kritis menjadi anak manis. Kemenangan Ical memimpin Partai Golkar menjadikan partai runner up Pemilu 2009 ini tetap menjadi bagian dari pemerintah. Suatu kondisi yang akan semakin memperlemah posisi parlemen. Jika Partai Gerindra dan Partai Hanura juga ikut berkoalisi dengan pemerintah maka habislah sudah parlemen, karena 100% dari 560 anggota DPR yang terpilih dalam pemilu legislatif lalu akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Kepercayaan publik terhadap fungsi dan peranan DPR baru akan semakin melemah.

Menyuburkan ekstra-parlemen

Jika kebijakan-kebijakan  politik yang ditempuh pemerintah sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat, tentu tak ada masalah dengan dukungan DPR. Dengan mendukung pemerintah berarti aspirasi DPR sejalan dengan aspirasi rakyat. Masalahnya, mungkinkah sepanjang lima tahun ke depan semua kebijakan pemerintah sesuai aspirasi rakyat? Pasti tidak.

Dengan begitu, konsekuensi lain dari kemenangan Ical adalah akan menyuburkan kembali gerakan ekstra-parlemen yang belakangan ini meredup karena kehilangan isu-isu strategis. Gerakan ekstra-parlementer akan kembali menemukan isu strategis saat lembaga legislatif gagal (mandul) terutama dalam melakukan fungsi kontrolnya terhadap kekuasaan.

Konsekuensi dari suburnya gerakan ekstra-parlemen akan menjadi ancaman serius bagi proses konsolidasi demokrasi yang menurut Samuel Huntington meniscayakan kontrol terhadap kekuasaan tetap dalam koridor lembaga-lembaga politik resmi hasil pemilu yang adil dan berkala. Dengan demikian, ancaman terjadinya proses transisi demokrasi berkepanjangan yang menurut kajian Philippe C. Schmitter dan Guillermo O'Donnell (1993) lumrah terjadi di negara-negara dunia ketiga juga akan semakin nyata.

Untuk menhambat ancaman ini menjadi kenyataan, dibutuhkan kesadaran kolektif. Bagi pejabat eksekutif agar tetap berkomitmen menjalankan kebijakan-kebijakan politik pro-rakyat. Dan bagi anggota legislatif agar tetap berpegang teguh pada fungsi dan peranannya sebagai lembaga yang secara konstitusional mewakili rakyat, bukan mewakili kepentingan partai.