Namun, penting untuk dicatat bahwa koalisi politik di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Ada juga kasus di mana koalisi politik pecah atau mengalami gesekan selama pemilu atau setelahnya.Â
Perubahan aliansi, konflik kepentingan, atau perselisihan politik internal dapat mempengaruhi stabilitas dan kelangsungan koalisi politik di Indonesia.
Contoh Koalisi yang Tidak Berhasil
Salah satu contoh kasus di Indonesia di mana koalisi politik tidak berjalan mulus adalah pada pemilu presiden tahun 2019. Pada pemilu tersebut, terbentuk koalisi politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
Koalisi ini awalnya membentuk aliansi untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Gerindra, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Namun, setelah pemilu, terjadi perpecahan dalam koalisi tersebut.
Partai Demokrat, yang awalnya menjadi bagian dari koalisi, memutuskan untuk keluar dan menyatakan dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo, yang merupakan rival Prabowo dalam pemilihan presiden.Â
Keputusan tersebut menyebabkan gesekan dan ketegangan di antara partai-partai dalam koalisi, dan mengakibatkan perubahan dalam konfigurasi politik di tingkat nasional.
Pecahnya koalisi ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan politik, perubahan dinamika politik, atau faktor-faktor lain seperti ambisi individual dapat mengganggu dan memecah koalisi politik yang awalnya didirikan untuk mencapai tujuan bersama dalam pemilu.
Beberapa Catatan Penting
Menurut penulis, dalam pembentukan suatu koalisi politik, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan, antara lain:
Kesamaan ideologi dan tujuan: Partai-partai yang ingin membentuk koalisi sebaiknya memiliki kesamaan ideologi politik dan tujuan yang sejalan. Kesamaan ini akan memudahkan kerja sama dalam mengusung agenda politik bersama dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Kekuatan politik dan elektabilitas:Â Penting untuk mengevaluasi kekuatan politik dan elektabilitas masing-masing partai yang akan membentuk koalisi. Partai-partai yang memiliki basis dukungan yang kuat dan reputasi yang baik dapat memberikan keuntungan dalam memperoleh suara pemilih dan memenangkan pemilu.
Komitmen dan kestabilan: Setiap partai yang terlibat dalam koalisi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kerja sama jangka panjang dan kestabilan koalisi. Partai-partai tersebut perlu berkomitmen untuk menjaga koalisi, mengatasi perbedaan pendapat, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
