Semua Penggangu Jokowi akan berhadapan dengan TNI
Penampilan Jokowi yang didampingi Panglima TNI, Kapolri dan para Kepala Staff pada Konferensi Pers Rabu Kemarin menunjukkan status Jokowi sebagi Presiden dan Panglima Tertinggi angkatan bersenjata di negeri ini dengan pesan yang sangat jelas, yaitu kemandirian Jokowi dan keteguhan sikapnya dalam menentukan sikapnya yang tidak akan mudah oleh diintervensi oleh siapapun dalam membentuk Kabinet.
Jokowi akan menggunakan wewenangnya secara penuh sebagai presiden yang memiliki Hak Prerogatif dalam memilih Menteri-Menterinya. Tidak ada seorangpun yang dapat mengganggunya dalam menyusun kabinetnya selama 5 tahun kedepan. Siapapun yang mengganggu akan berhadapan dengan TNI dan Polri yang siap menangkapnya. Bahkan bila Megawati, Jusuf Kalla ataupun para cukong maupun relawan yang merasa berjasa atas terpilihnya Jokowi yang saat ini ramai berseliweran disekitar istana harus berhadapan dengan TNI POLRI bila berani “mengganggu” Presiden. Saat ini Jokwoi bukan lagi “Petugas Partai”. Sebutan Megawati kepada Jokowi sebagai “Petugas Partai” langsung luntur begitu Jokowi mengucapkan sumpahnya sebagai Presiden pada 20 Oktober yang lalu.
Megawati, Jusuf Kalla, para cukong maupun relawan atau yang lainnya hanya boleh memberi masukan tanpa ada hak untuk memaksakan kehendaknya untuk memilih orang tertentu untuk masuk ke Kabinet Jokowi. Dan Jokowi pun tidak memiliki kewajiban untuk mendengarkannya. Namun secara etika tentunya Jokowi masih mendengarkan para sesepuhnya tersebut.
“Kelambatan” Jokowi dalam mengumumkan Kabinetnya saat ini sama sekali bukan kesalahan Jokowi. Tetapi meruapakan kesalahan mutlak orang-orang yang telah diberikan tugas untuk melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan diumumkannya sebagai Menteri. Coba anda bayangkan!...jika anda seorang karyawan yang diberikan tugas yang deadlinenya adalah tanggal yang disampaikan Bos anda ke Pemegang Saham/ Pemilik perusahaan, namun pada hari H nya hasil kerja anda berantakan..apa yang akan terjadi pada anda?..atau bahkan apa yang terjadi pada bos anda di depan pemegang saham?
Secara undang-undang, Jokowi tidak bisa dikatakan terlambat mengumumkan kabinetnya karena berdasarkan UU dia memiliki waktu selama 14 hari. Kegagalannya hanya karena dia terlanjur Humanis dengan banyak berjanji dan bicara didepan public akan mengumumkannya dalam “1 atau 2” hari ini (setelah pelantikan). Kegagalan tersebut hanya sebatas janji yang telah berani beliau ucapkan didepan public, karena dia sangat percaya atas kemampuan Tim Transisi dalam menjalankan tugasnya yang diharapkan dapat memberikan nama-nama calon menteri tepat pada waktu yang telah dijanjikannya. So..bila ternyata gagal..otomatis menjadi kesalahan mereka…bukan Jokowi.
Seandainya masyarakat ataupun media cerdas, harusnya yang di jadikan sasaran adalah bukan Jokowi, melainkan Tim Transisi dan juga tim Head Hunter yang selama ini digembar-gemborkan dilibatkan dalam proses ini. Tim Transisi yang diantaranya merupakan para calon menteri ini telah gagal dalam tugas utamanya yang telah diberikan langsung oleh Jokowi. Jika gagal pada tugas pertamanya, layakkah mereka diangkat sebagai menteri yang tentunya memiliki tugas yang lebih berat ?
Tidak seharusnya dalam menjalankan tugasnya mereka memilih nama-nama calon menteri yang pada saat akan diumumkan ternyata di mentalkan oleh KPK dan PPATK. Kenapa mereka tidak melakukannya dari awal?
Memang banyak pertimbangan politis ataupun strategi politik yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi pada akhirnya yang terlihat adalah kegagalan Tim Transisi dalam melakukan tugas utamanya.
KEMENTERIAN MARITIM
Lanjut kebahasan berikutnya, Yang menjadi ketertarikan saya pada Jokowi adalah pada Visi dan Misinya untuk menjadikan Indonesia sebagai Maritim, ditambah dengan keinginan Jokowi untuk membentuk Kementerian Maritim bahkan Kementerian Koordinator Maritim.
Apapun hambatannya (sempat mendengar kalau ide ini ditolak atau harus dikonsultasikan dulu ke DPR), Jokowi harus memperjuangkan Kementerian Maritim ini, karena inilah yang akan menjadi ciri utama dan kehebatan Kabinet Jokowi dan akan menjadi cikal bakal mewujudkan Negara kita menjadi Negara Maritim dan mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia. Menurut Pakar Maritim Indonesia Dr Chandra Motik SH, MSc dalam Simposium Poros Maritim yanga lalu, masa depan Indonesia ada di Laut.
