Merujuk gerusan koran di Eropa dan Amerika yang terjun bebas. Koran seperti The Rocky Mountain di Amerika Serikat yang sudah terbit sejak 1859 terpaksa tutup pada 2009. Kemudian fenomena ini digambarkan melalui sinematografi "Media Massa sudah sekarat." Kurang lebih begitu ucapan Wartawan di naskah seorang aktor Hollywood di film "Contagion" bertema epidemik. Fenomena stagnansi hingga penurunan global media cetak dan koran yang terjadi di Eropa dan Amerika sejak 2010 lalu, makin nyata terjadi Indonesia sejak 2015 hingga 2017 ini.
Keterlambatan perkembangan teknologi dan informasi. hal tersebut adalah fenomena yang wajar bagi bangsa Indonesia. Sebab, ungkapan ini selaras pada teori neo-marxis, structural theory. Atau lebih dikenal teori Dependesia-ketergantungan pada aspek pembangunan negara berkembang/miskin terhadap perekonomian negara maju.
Dilihat dari dunia Komunikasi Informasi, perkembangan Iptek kita lebih mengacu pada kondisi dunia Internasional, diikuti pula impor dari budaya barat sehingga menghantar ke arah kenyataan telah terkurasnya nilai-nilai kearifan lokal setempat. Para Politikus, para mahasiswa pada kenyataannya lebih suka memuja-muja nilai liberalism, paham sosialisme kiri, sehingga tak heran di Universitas manapun-semarak demokrasi lansung menjadi tren terkini oleh mahasiswa.
Oleh sebab itu, apakah demokrasi lansung selaras dengan bangsa Indonesia ? lagi-lagi bangsa ini ketinggalan zaman, karena negara-negara maju di Eropa kini tengah sibuk membicarakan "deliberate of democracy." Tidak jauh berbeda dengan apa yang dibicarakan oleh Founding fathers kita mengenai Demokrasi perwakilan atau lebih tepatnya "Musyawarah mencapai Mufakat," di meja lawas, alamat Rengasdengklok, 72 tahun silam, 74 tahun hijriyah versi Islam.Â
Konsep lain yang juga menjadi populer di awal abad ke-21 ini, yaitu Inovasi Pelayanan publik. Tercatat istilah "Inovasi Pelayanan Publik" sudah muncul pada tahun 1994 dalam Laporan "Creative Nation" yang dikeluarkan Australia. Namun istilah ini benar-benar mulai terangkat pada tahun 1997 ketika Department of Culture, Media, and Sport (DCMS) United Kingdom mendirikan Creative Industries Task Force. Namun lagi-lagi bangsa Indonesia sedikit telat menanggapi arus dinamika internasional, ini terbukti setelah PermenpanRB menetapkan aturan baru terkait ASN Nomor 30 tahun 2014.
Setelah tahun 2014, berbagai pemulihan struktural di ruang birokrasi berangsur-angsur mulai terlihat. Misalnya saja, Pengentasan kemiskinan melalui Kampung KB, dan aplikasi pintar yang mendukung pelayanan terhadap kesejahteraan nelayan dan petani oleh Kemenkominfo. Tak sampai di situ bahkan di deaerah, mulai dari puskesmas keliling hingga Pelayanan Pertanian keliling yang ada di Provinsi Lampung sekarang ini.
Pemberdayaan Masyarakat
"Keterlambatan mengikuti kondisi (teknologi Informasi) Internasional," bukan berarti mengkerdilkan semangat berinovasi para pembuat kebijakan, melainkan mengacu ke arah penerapan teknologi pada konteks pembangunan. Setelah penulis menggambarkan realita di atas, upaya meminimalisir akan hal ini harus terus digelorakan. Seperti yang terlihat di setiap acara-acara diskusi publik, berbagai politisi, pengamat, hingga mahasiswa-argumen mereka tetap, yakni upaya literalisasi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernergara melalui pendidikan kognitif. Artinya, Â Strategi pertumbuhan, Pertumbuhan dan Distribusi, Teknologi tepat-guna, kebutuhan dasar, pembangunan berkelanjutan, terutama Pemberdayaan masyarakat dan aparatur negara menuju masyarakat berpendidikan menjadi konsep paling urgen dalam pembangunan.
Pemberdayaan ini biasanya dilakukan melalui; Bina Manusia, Bina Lingkungan, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Keempat sektor ini kemudian diaplikasikan ke dalam materi pemberdayaan masyarakat, melalui ajang seremonial, sering kali masyarakat kurang paham mengenai substansi dari materi tersebut. Tentu fasilitator tadi enggan ambil pusing, hingga cenderung mengarah pada pemberdayaan yang konsumtif seperti bagi-bagi sembako kepada masyarakat, ini adalah ajang pembodohan bukan meningkatkan produktisivitas masyarakat.
Demi mengejar ketertinggalan, bangsa ini perlu berbenah. Konsep Nawacita bukan lagi sekedar diamini akan tetapi dimaknai bersamaan dengan revolusi mental. Berbagai Inovasi Publik di ranah Birokrasi harus mampu diiringi dengan perentasan penyakit-penyakit di elemen masyarakat sipil. Misalnya, tindakan represif pemerintah, dan ketidakpedulian para pembuat kebijakan terhadap ruang publik: ada semacam privatisasi kebijakan oleh sekelompok elit yang membuat masyarakat tak bisa ikut serta menyuarakan pendapatnya.
Minimnya hak bicara masyarakat dalam sistem politik lebih dikenal sebagai "dukungan/tuntutan" proses ini bertujuan untuk mengatasi ketertutupan "kebijakan" yang selama ini di anggap hanya urursan elit eksekutif saja. lebih tepatnya dapat mengatasi stagnanisasi dinamika politik yang secara lansung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
