![Orang Papua bangga dengan akar budaya mereka, yang terus-menerus memprotes atas terjadinya genosida [di Papua], setengah juta orang Papua telah dibunuh oleh pemerintah Indonesia. Mereka yang melukis tubuh mereka dengan bendera “Bintang Kejora” Papua Barat yang melambangkan kemerdekaan mempertaruhkan nyawa mereka; banyak yang terbunuh ketika memperlihatkan bendera Bintang Kejora.](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/12/26/benny-wenda-presiden-jokowi-segera-menarik-militer-indonesia-dari-papua-tabloid-wani-1-5c22ede4ab12ae5f4c7fcc4c.png?t=o&v=260)
Sebagai ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP), dengan ini saya meminta Presiden Indonesia Joko Widodo untuk segera menarik semua personil militer Indonesia dari West Papua [Papua, Nduga].
Saat ini dunia sedang menyaksikan meningkatnya krisis di wilayah Nduga sebagai hanya satu contoh dari situasi HAM yang memburuk di West Papua [Papua]. Sudah waktunya bagi presiden Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan nyata dan kepedulian yang tulus terhadap hak asasi manusia dengan menarik militer Indonesia dari seluruh penjuru Papua, sebuah negara di bawah pendudukan Indonesia yang ilegal.
Keadaan darurat hak asasi manusia ini mencapai tingkat kritis, dengan lebih dari 500.000 [lima ratus ribu] pria, wanita dan anak-anak telah terbunuh seperti yang disebut oleh para ahli sebagai genosida. Di bawah pendudukan Indonesia yang ilegal, West Papua telah menjadi negara yang paling termiliterisasi di Pasifik.
Baca juga berikut ini:
- Populasi OAP 30% dan Populasi Orang Pendatang 70%: Mari Refleksi?
- Kasus Baru HIV-AIDS di Papua Mencapai 2.003 Kasus
Korban terbaru genosida ini adalah warga desa Papua yang tidak bersalah, terbunuh dalam serangan militer Indonesia di Nduga pada awal bulan ini [Desember 2018], yang telah menyebabkan lebih dari 1.500 warga Papua telah melarikan diri ke hutan untuk mengungsi.
Cukup sudah. Dari tahun 1960-an hingga saat ini, kehadiran personel militer Indonesia di West Papua adalah dan selalu ilegal. Tanggung jawabnya sekarang adalah presiden Indonesia untuk melakukan hal yang benar dengan menarik semua pasukannya dari West Papua agar proses perdamaian yang sejati dapat dimulai.
Sebagai ketua ULMWP, saya juga meminta Presiden Indonesia Joko Widodo untuk segera memulai diskusi seputar pelaksanaan referendum di West Papua, sebagai satu-satunya cara untuk memastikan resolusi konflik damai di West Papua. West Papua bukan masalah internal atau domestik untuk Indonesia tetapi semakin diakui sebagai masalah internasional.
Tanggung jawabnya sekarang adalah dengan presiden Indonesia untuk melakukan hal yang benar dan menarik semua pasukannya dari West Papua agar proses perdamaian yang sejati dapat dimulai.
Kebenaran dan kenyataan West Papua dan sejarah bagaimana kita secara ilegal dan curang diduduki oleh Indonesia tidak bisa begitu saja tetap tersembunyi dari mata dunia lagi.
Sekaranglah saatnya kematangan sejati ditunjukkan dan untuk dibahas referendum. Jika Presiden Joko Widodo benar-benar percaya pada prinsip-prinsip demokrasi, ia akan memungkinkan rakyat West Papua untuk secara demokratis menentukan nasib kita sendiri sesuai dengan hak dasar kita untuk menentukan nasib sendiri.
(Baca ini: Petisi Tuntut Referendum West Papua Disampaikan Ke PBB)
