Mohon tunggu...
Apung Sumengkar
Apung Sumengkar Mohon Tunggu... profesional -

Konsultan manajemen, pengusaha dan akademisi dengan spesialisasi di bidang kewirausahaan dan pengembangan bisnis internasional.\r\n\r\nLulusan Teknik Industri dari Universitas Indonesia, International MBA dari RSM Erasmus University, dan saat ini sedang mengikuti program Doktor Manajemen Bisnis di Universitas Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Usulan Kebijakan untuk Memajukan Wirausaha dan UMKM Indonesia

10 Agustus 2014   18:25 Diperbarui: 18 Juni 2015   03:54 1728
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Menyambut pemerintahan Indonesia yang baru di bawah Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla, saya ingin menyampaikan beberapa usulan kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintahan era Jokowi - JK untuk lebih memajukan dunia kewirausahaan dan UMKM Indonesia, sektor yang sangat penting bagi perekonomian kita. Mudah - mudahan tulisan saya ini bisa sampai dibaca oleh Pak Jokowi dan Pak JK atau pihak lain yang memang punya wewenang di dunia kewirausahaan dan UMKM Indonesia.

Kewirausahaan dan UMKM adalah "anak tiri" dari perekonomian Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena walaupun sektor ini menyerap banyak sekali tenaga kerja namun entah kenapa pemerintah kita (sebelumnya) kurang begitu memperhatikan dan membantu perkembangan para pelaku wirausaha dan UMKM.

Berdasarkan data UMKM tahun 2012 dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sektor UMKM menyumbang sekitar 59.08% dari GDP Indonesia - sekitar 528.7 milyar USD - dan menyerap 97.16% tenaga kerja - 107 juta tenaga kerja.

Melihat angka ini, kita bisa lihat betapa pentingnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia.

Namun sayangnya pemerintah kita tidak memiliki kebijakan komprehensif untuk membantu perkembangan wirausaha dan UMKM. Memang ada beberapa kebijakan pro UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang  sudah dimulai oleh pemerintahan era SBY. Namun dampaknya masih kurang terasa karena pada faktanya hanya sekitar 25% (13 juta) dari pelaku UMKM yang sudah bisa mendapatkan akses ke lembaga finansial (bank). Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY hanyalah menyentuh satu aspek, yaitu pembiayaan. Padahal ada banyak aspek yang perlu distimulasi oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor wirausaha dan UMKM lebih lanjut.

Untuk menunjang pengembangan wirausaha dan UMKM, diperlukan ekosistem dinamis yang dapat (1) menunjang inovasi, (2) meningkatkan produktifitas dan daya saing, (3) menunjang bidang usaha "strategis", (4) mendorong diversifikasi ekonomi, dan (5) menciptakan lapangan pekerjaan.

Bagaimana caranya agar dapat menciptakan ekosistem yang dinamis tersebut? Hal - hal apa yang sebaiknya diperhatikan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan?

[caption id="attachment_352178" align="aligncenter" width="560" caption="Faktor Penunjang Pertumbuhan dan Performa Kewirausahaan"]

14076450421977010229
14076450421977010229
[/caption]

Menurut Monitor Deloitte, lembaga konsultan manajemen global bentukan Michael Porter, untuk menunjang performa dan pertumbuhan (penciptaan nilai) dari aktivitas kewirausahaan diperlukan beberapa hal, yaitu (1) faktor dasar seperti pembiayaan dan tenaga kerja, (2) faktor peningkat produktifitas seperti teknologi informasi, pengelolaan SDM dan inovasi, serta (3) Kebijakan penunjang yang mengatur tentang aset kewirausahaan, asistensi / konsultasi bisnis, akselerator bisnis dan motivasi (pola pikir) para wirausaha.

Dari paparan diatas kita bisa lihat bahwa pembiayaan bukanlah faktor penunjang utama dari performa kewirausahaan (UMKM). Ada faktor - faktor lain yang lebih penting dan tulisan saya kali ini akan membahas sedikit detail tentang faktor ketiga, yaitu kebijakan untuk menunjang performa kewirausahaan dan UMKM.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun