Asia Tenggara merupakan kawasan yang kaya akan keanekaragaman budaya, sejarah, dan agama. Namun, di balik keanekaragamannya, ada tantangan serius yang mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan ini, yaitu ancaman terorisme. Sebagai salah satu kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia dengan keberagaman etnis serta agama, Asia Tenggara telah menjadi sasaran dan medan pertempuran bagi kelompok teroris.Â
Salah satu faktor yang mendorong perkembangan terorisme di Asia Tenggara adalah adanya ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata beberapa negara di kawasan ini. Ketidakpuasan sosial dan politik, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, telah membuat beberapa individu rentan terhadap propaganda dan rekrutmen oleh kelompok teroris.
Dalam upaya memerangi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan meluas di kawasan Asia Tenggara, Vietnam dan Indonesia telah sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral guna menghadapi tantangan ini secara bersama-sama. Kedua negara telah mengambil beberapa langkah penting untuk meningkatkan kolaborasi dalam rangka memperkuat keamanan regional dan melindungi warga negara mereka dari ancaman teroris.
Dalam pandangan liberalisme, kerja sama internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Liberalisme menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan kolektif. Menurut pandangan liberalisme, kerja sama internasional bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi semua negara, dimana melibatkan kolaborasi dalam penanggulangan ancaman bersama, seperti terorisme.
Liberalisme juga mendorong penggunaan diplomasi dan negosiasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Dalam hal ini, kerja sama bilateral antara Vietnam dan Indonesia harus melibatkan upaya diplomasi yang kuat untuk mengatasi akar penyebab terorisme. Negosiasi dapat digunakan untuk mempromosikan dialog antar negara, pertukaran informasi intelijen, dan berbagi praktik terbaik dalam penanggulangan terorisme. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, Vietnam dan Indonesia dapat memperkuat kerja sama dan membangun pemahaman bersama untuk mengatasi ancaman terorisme di kawasan.
Vietnam dan Indonesia sebenarnya telah menjalin kerja sama dalam bidang keamanan dari tahun 2014, dimana kedua negara menetapkan sebuah Program Aksi Vietnam-Indonesia periode 2014-2018 yang dilakukan oleh Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Program ini berupa pertukaran delegasi tingkat tinggi dan berbagi informasi guna mencegah kejahatan transnasional, seperti narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan teknologi tinggi, dengan berkoordinasi guna memastikan keamanan dan keselamatan bagi warga negaranya, serta berkontribusi memperdalam Kemitraan Strategis kedua negara.
Vietnam terus memperkuat hubungan kerjasama dalam bidang keamanan dengan Indonesia, dimana kedua negara berhasil menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) mengenai kerja sama penanggulangan terorisme sebagai komitmen dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Penandatanganan komitmen kerja sama tersebut dilakukan di sela-sela pertemuan bilateral terkait Kemitraan Strategis Vietnam-Indonesia yang dilakukan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan Presiden Joko Widodo bersama delegasi kedua negara di Istana Kepresidenan Bogor pada tanggal 23 Desember 2022. Adapun ruang lingkup kerja sama yang tertuang dalam MOU tersebut berkaitan dengan pertukaran informasi, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, seminar, workshop dan pendidikan lainnya serta berbagi pengalaman terbaik antara kedua negara dalam memberantas terorisme.
Delegasi tingkat tinggi Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Le Quoc Hung, Wakil Menteri Keamanan Umum mengadakan rapat kerja dengan Bapak Andhika Chrisnayudhanto, Wakil Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI). Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Le Quoc Hung menekankan bahwa Asia Tenggara terus menjadi hotspot kegiatan teroris dengan lebih dari 60 organisasi terorisme.
Wakil Menteri Le Quoc Hung juga menegaskan bahwa Vietnam selalu mendukung dan berkoordinasi secara efektif dalam mengimplementasikan inisiatif maupun proyek kerja sama melawan terorisme yang diusulkan oleh Indonesia, khususnya dalam ASEAN Action Plan on Preventing and Combating Acceleration of Radicalization and Violent Extremism periode 2019-2025. Pada saat yang sama, Vietnam juga ingin belajar dari pengalaman Indonesia dalam mencegah dan memerangi kejahatan terorisme.
