Pandangan Negara dan Masyarakat terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah di Mata Hukum Perdata Indonesia

Semakin majunya perkembangan zaman, semakin bebas pula pergaulan anak muda dimasa sekarang. Nilai-nilai norma yang sebelumnya mengatur kehidupan sehari-hari, kini banyak dilanggar dan ditinggalkan. 

Saat ini hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah melampaui batas, atau biasa kita sebut dengan pergaulan bebas. Hal ini lah seperti yang banyak kita dengan dari berita, atau orang-orang disekitar kita banyak terjadinya kehamilan diluar nikah. Anak yang nantinya dilahirkan akan menjadi anak diluar nikah. 

Hak perdata anak diluar nikah hanya didapatkan dari ibunya saja dan keluarga ibu. Hal ini tentu saja menjadi tidak adil untuk pertumbuhan anak dan tentu untuk ibunya. 

Anak-anak yang tidak berdosa tersebut, tidak seharusnya menanggung perbuatan dari ayah ibunya. Mereka seharusnya tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum, seperti anak-anak lainnya. Hak tersebut meliputi hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan diantaranya hak anak dalam menerima susuan, hak anak dalam menerima pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam menerima warisan, hak anak dalam menerima pendidikan.

Tercantum pada Pasal 280 KUH Perdata yang  menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya. Konsekuensinya seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya maka secara yuridis anak tersebut tidak memiliki orang tua. 

Khusus untuk anak yang lahir dari perzinaan dan anak sumbang (hasil penodaan darah) maka berdasarkan ketentuan pasal 272 dan 283 KUH Perdata kedudukannya tidak dapat disahkan baik dengan pengakuan orang tuanya maupun dengan ikatan perkawinan kecuali sebagaimana ditetapkan dalam pasal 273 KUH Perdata. Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang tercatat secara hukum agama masing-masing dan dicatat dalam instansi pemerintah. 

Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlingdungan, pengakuan, dan kepastian hukum dari negara. Hal ini turut berpengaruh terhadap status kedudukan anak, sehingga anak tersebut disebut sebagai anak yang tidak sah dan hanya berhubungan dengan keperdataan ibunya saja. Tetapi jika bisa dibuktikan jika ayahnya adalah ayah biologisnya maka baru bisa dihubungkan dengan keperdataan ayahnya.

Anak yang lahir diluar kawin juga memiliki hak asasi manusia (HAM) yang wajib dilindungi. Secara normatif Pasal 28B ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak berhak atas untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. 

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Anak yang lahir diluar nikah, akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat disekitarnya. Hal ini tentu akan mengganggu tumbuh kembang, apalagi dari segi mental. Apalagi anak yang diluar nikah hanya terhubung dengan keperdataan ibunya saja tidak dengan ayahnya. 

Hal ini menyebabkan pihak ayah terbebas dari tanggungan, dan hal ini sungguh tidak adil bagi ibu dan anak yang dilahirkan. Selama ini, belum ada pengaturan yang mengakomodir hak-hak anak di luar kawin berdasarkan kategorisasi semacam ini. Namun jika menganalisa lebih dalam, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya menjadi salah satu referensi ideal.