Mohon tunggu...
aprinianda al
aprinianda al Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa UIN Salatiga

Hallo Everyone! Saya merupakan mahasiswa yang tertarik dengan sastra dan jurnalistik

Selanjutnya

Tutup

Politik

What's Wrong With "Politik Dinasti"

30 Desember 2024   00:55 Diperbarui: 30 Desember 2024   00:57 35
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Politik Dinasti merupakan perbincang yang hangat di negeri ini khususnya pada tahun 2023 – 2024. Sebelum pergi lebih jauh, ada harusnya kita tau apa yang dimaksud dengan politik dinasti. Menurut KBBI politik dinasti yang merupakan suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat yang berkuasa. Dilansir dari situs Mahkamah Konstitusi, politik dinasti merujuk pada sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dlaam hubungan keluarga. Perlu diketahui juga bahwa politik dinasti dengan donasti politik memiliki makna yang sedikit berbeda. Dikutip dari situs UMJ (Universitas Muhamadiyah Jakarta) menurut Dr. Lusi Andriyani, M.Si., menjelaskan politik dinasti merupakan kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat hubungan keluarga, misalnya ayahnya mewarisi kekeuasaannya kepada anaknya. Sistem ini lazim digunakan oleh ngara yang menganut sebuah sistem monarki sedangkan, dinasti politik adalah sistem kekuasaan yang hanya di kuasai oleh satu kelurga saja.

            Di Indonesia sendiri, pola politik dinasti bisa dilihat melalui kepemimpinan Soekarno yang menurun ke Megawati, begitupun dengan Megawati yang menurun ke putrinya yakni Puan Maharani juga kepemimpinan Jokowi yang turun ke anak sulungnya Gibran. Hampir seluruh presiden di Indonesia menerapkan praktik politik dinasti. Politik dinasti bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Hal ini terjadi diberbagai negara seperti Amerika Serikat, Korea Utara, dan Filipina. Di Amerika sendiri yang paling terkenal adalah Dinasti Kennedy, pada saat John F. Kennedy menjadi presiden ia memberikan kursi jabatan Jaksa Agung kepada Robert Kennedy dan Senat Massachusetts untuk adik mereka si Edward.

            Jika dicermati dari beberapa kasus tersebut termasuk di Indonesia, hal tersebut menyebabkan suatu negara menjadi sulit menemukan pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang baik dalam memajukan tatanan pemerintahan dari berbagai tingkatan mulai pusat hingga daerah. Politik dinasti juga terjadi di dalam peradaban isalm, seperti pada masa Dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Dinasti Umayyah yakni sistem monarki, yang dimana kekuasaan kepemimpinan dijalankan secara turu temurun kepada keturunannya, selain Dinasti Umayyah terdapat contoh lain yakni Dinasti Abbasiyah yang berlangsung selama 524 tahun. Jika dilihat dari sejarah islam dinasti politik tidaklah terlalu buruk karna di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai masa keemasan karna beliau mengambil kebijakan- kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya.

            Namun pandangan buruk mengenai politik dinasti selalu tertanam dalam perspektif masyarakat umum. Mengapa demikian, karna dibanding nilai- nilai positive yang dihasilkan justru politik dinasti banyak menimbulkan nilai- nilai negative.

            Timbulnya pandangan buruk

            Dilansir dari Jurnal Al- Mawarid “Dinasti Politik di Indonesia” disebutkan bahwa dinasti politik menimbulkan hal yang negatif contohmya Dinasti politik menyebabkan akses orang lain selain kerabat atau di luar dinasti menjadi terbatas, membatasi. Mempersempit serta mematikan mobilitas sosial. Ini memang sepenuhnya benar karna meraka yang memiliki potensi akan kalah dengan orang – orang yang masih memiliki hubungan darah. Adanya hal tersebut membuktikan kehadiran politik dinasti mengambarkan tidak meratanya distribusi kekuasaan politik, yang mana keduduka tinggi politik hanya diduduki para elit. Keaadaan itu juga yang sulit memunculkan calon- calon alternatif karena kesempatan yang dimiliki dinasti jauh lebih besar unutk memenangkan pemilu. Dinasti politik juga cenderung membuat pemerintahan tertutup dan tidak transparan yang menyebabkan pemerintahan tidak terkontrol dan minim pengawasan dari luar. Selain itu politik dinasti juga rentan dengan praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kehadiran dinasti politik juga mempengaruhi perekonomian suatu negara karna mereka menguasai sumber – sumber ekonomi yang mana nantinya mereka juga akan membuat kebijakan yang sering kali menguntungkan kelompoknya.  

            Hal hal itulah yang mungkin menjadi trauma masyarakat sehingga menandang dinasti politik adalah suatu hal yang buruk atau pun suatu dosa besar. Apabila hal ini diabakan maka akan sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia karna praktik dinasti politik ini sudah mecederai etika politik dan nila demokrasi yang selama ini dianggap sebagai sistem pertahanan yang berlaku di negara ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun