MK Krisis Kepercayaan

JAKARTA, KOMPAS.com -MK merupakan institusi yang memiliki kewenangan atau power sangat besar. MK berhak memutuskan perkara atas hal-hal yang sangat strategis dan fundamental.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor kepresidenan, Sabtu (5/10/2013) bahwa saya selaku kepala negara patut mengucapkan terima kasih. Namun, apa yang terjadi sangat mencoreng wibawa negara. Ini suatu tragedi politik dan tragedi penegakan hukum dan keadilan. Menurut penilaian saya bahwa nama baik MK sudah rusak dan kepercayaan masyarakat kepada KPU merosot sampai titik terendah. Sehingga, saya nampak khawatir apabila ada keputusan pengadilan MK yang berbeda dengan harapan rakyat akan bisa menimbulkan situasi yang semakin menurunkan kepercayaan rakyat kepada MK. (KOMPAS.COM)

Menurut pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung PWI Bali di Denpasar, Jumat. Bahwa penangkapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah "pukulan" bagi Indonesia yang sangat memalukan di dunia internasional. MK merupakan hasil reformasi yang selama ini dinilai sebagai institusi bersih yang diharapkan bisa mengawal dan melaksanakan reformasi di Indonesia ternyata juga tidak bisa diandalkan. Sehingga apabila seorang pejabat publik yang melakukan pelanggaran hukum bisa dikenakan sanksi dua kali lebih berat dibanding perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat biasa. (TVONENEWS.TV)

Menurut Regina di Centro Ambarukmo Plasa,kamis. Berpendapat tentang berita yang sedang buming di negara kita yaitu tentang kasus MK, dimana menurut Regina MK selama ini tergolong bersih.ketua sebelumnya Mahfud MD dan wakilnya Jimly Assdiqie bisa membuat MK berwibawa, tapi pada saat di ketuai oleh Akil Mochtar MK jadi merosot reputasinya dan tidak berwibawa lagi. Regina tidak menyangka bari beberapa bulan dilantik sudah tertangkap tangan korupsi, walaupun dulu Akil Mochtar ada gosip korupsi tetapi belum terbukti karna ada pengawas internalnya yang kaya di KPK. Maka dari itu, seharusnya pejabat publik di DPR, MPR, dan MKpun harus ada pengawasan internal agar tidak terjadi korupsi yang terus menerus.