Pembelajaran dari Greenleadership

Pagi ini saya mewakili teman-teman panelis berkesempatan menemani Ibu MENLHK dan Bpk WAPRES menyampaikan penganugerahan Adipura dan Green Leadership (Nirwasita Tantra) di Jakarta. 

Kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena yang dinilai juga keterikatan eksekutif dan legislatif serta fungsi-fungsi keduanya, maka selain Kepala Daerah, penghargaan juga disampaikan kepada Ketua DPRD dari Bupati/Walikota/Gubernur yang terpilih.

Ditengah-tengah problematika nasional dan daerah, khususnya dalam pengelolaan SDA dan LH, masyarakat butuh perbaikan fakta. Segala upaya untuk mewujudkannya telah dibuktikan membawa perbaikan hasil oleh para pimpinan daerah ini. Dalam prosesnya 15 kepala daerah terbaik yang menerima anugerah Green Leadership (3 Gubernur, 6 Bupati dan 6 Walikota) dari 217 daerah (26 Propinsi, 52 kota, dan 139 kabupaten), mampu mendobrak dan berinovasi dari kungkungan birokrasi-administrasi maupun politik.

Berikut update pola pemerintahan sebagai catatan Green Leaderhip, yang penilaiannya dilakukan akhir tahun lalu.

PERTAMA, dikuasai detail lapangan dari seluruh aspek yang ditangani, sehingga tahu apa yang harus dikerjakan, teknisnya bagaimana, dng siapa, tahapnya apa, mengetahui cara paling efisien dan cara menghadapi hambatan, bahkan ancaman. 

KEDUA, umumnya menggunakan logika-logika "masyarakat berubah mengikuti sistem insentif yang dijalankan" dan bukan dipaksa, serta "dukungan masyarakat hadir ketika fakta-fakta kebutuhannya diperbaiki". Argumentasi perbaikan individual maupun sosial berjalan diseputar logika-logika itu. Bukan logika administrasi.

Pendekatan administrasi umumnya menggunakan logika "masyarakat berubah menjadi lebih baik harus mengikuti pedoman-pedoman atau peraturan". Tidak ada logika lainnya dpt dibenarkan kecuali sejalan dengan pedoman-pedoman itu. Fakta lapangan harus mengikuti logika administrasi, tidak bisa tidak. Dan dalam prakteknya fakta lapangan dapat dimanipulasi, karena diasumsikan mengikuti logika administrasi, padahal tidak.

KETIGA, para inovator ini mampu membalik penolakan menjadi dukungan melalui perbaikan fakta, trust, dan mewujudkan demokrasi deliberatif (tahu aspirasi masyarakat sejak tingkat RT, bukan hanya menepati janji pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memperingatkan masyarakat yang ingkar janji atas kewajibannya). 

KEEMPAT, penggunaan ketepatan dan kecepatan instrumen online, tidak hanya untuk maksud kecepatan pelayanan, tetapi juga keterbukaan informasi, perencanaan dan pengawasan, yang bertujuan untuk memudahkan warga. Pada tingkat tertentu (ada yang 100% ada yg baru 30%), penggunaan instrumen online, termasuk hasil kerja, penggunaan sarana kantor, kontrol oleh publik, konsultasi kesehatan dan persoalan keluarga, yang dapat memotong sampai 90% penggunaan ATK. Akibatnya tidak pernah ada antrian di tempat-tempat pelayanan publik. 

KELIMA, para inovator kepala daerah ini mampu memilih strategi terbaik dari beberapa strategi mencapai tujuan, maka keahlian SDM diperlukan secara fungsional bukan hanya syarat administrasi. APBD ada yang harus dimisalkan sebagai investasi. Strategi terbaik suatu kegiatan yaitu bila menghasilkan "economic & social benefit" tinggi. Kegiatan tidak pernah dibuat, sebelum tahu persis persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

KEENAM, pada umumnya pemerintahan berjalan dengan birokrasi yang tanpa tahu fakta lapangan sehingga alokasi SDM lebih banyak menempati kantor-kantor dengan kerja-kerja administratif. SDM di lapangan sangat terbatas karena informasi langsung dari masyarakat tidak diperlukan. Hal itu juga disebabkan posisi lembaga atau jabatan perorangan tidak tergantung pada dukungan masyarakat. Salah satu ciri pertanggungjawaban administrasi adalah menuju ke atas, sambil mengabaikan yang di bawah.