Dalam semarak demokrasi yang mewarnai Pilkada 2024, ada agenda yang menjadi sorotan utama. Di balik riuhnya pertarungan politik, terbentanglah sebuah narasi yang mencerminkan harapan dan tantangan yang dihadapi oleh sebuah daerah yang sering kali terpinggirkan, yaitu Aceh Tenggara. Menjelang pemilihan ini, ada tiga poin krusial yang patut disoroti: agenda penguatan pembangunan daerah, regenerasi publik ideologis, dan respons politik dari Aceh Tenggara yang sering kali terlupakan dalam agenda pembangunan di Provinsi Aceh.
Pertama-tama, kita harus memahami bahwa agenda penguatan pembangunan daerah menjadi landasan utama dalam upaya menjadikan Aceh Tenggara sebagai pelopor membentukkan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang mandiri dan berkembang. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan menjadi prasyarat utama untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun, seringkali, daerah-daerah terpencil seperti Aceh Tenggara terabaikan dalam alokasi sumber daya dan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Aceh itu sendiri. Pilkada 2024 menjadi momentum penting untuk mengangkat gagasan ini ke permukaan dan menempatkannya sebagai prioritas utama dalam agenda politik lokal.
Kedua, regenerasi publik ideologis menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik di Aceh Tenggara. Pergantian kepemimpinan tidak hanya sekadar mengganti sosok, tetapi juga melibatkan pergantian paradigma dan ideologi yang mendasar. Pemilihan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Aceh Tenggara untuk mengevaluasi dan memilih arah yang diinginkan bagi masa depan Aceh Tenggara. Dalam konteks yang lebih luas, regenerasi ini juga mencerminkan semangat demokrasi yang hidup dan berkembang di Indonesia, di mana kekuatan politik tidak hanya berada di tangan segelintir elit, tetapi juga di tangan rakyat yang sebenarnya.
Namun demikian, regenerasi publik ideologis juga menimbulkan tantangan tersendiri. Di tengah polarisasi politik yang semakin memanas, masyarakat sering kali terpecah belah oleh retorika yang bersifat eksklusif dan divisif. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin yang terpilih untuk memimpin dengan bijaksana dan membawa visi yang inklusif untuk semua elemen masyarakat. Hanya dengan cara ini, Aceh Tenggara dapat bersatu dalam mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan dan kemajuan.
Ketiga, respons politik dari Aceh Tenggara terhadap dinamika pembangunan Provinsi Aceh menjadi cermin dari peran serta politik yang aktif dan responsif dari masyarakat. Terlalu sering, daerah-daerah pinggiran dianggap sebagai "penonton" dalam panggung politik yang lebih besar. Namun, di Pilkada 2024 ini mari kita menunjukkan bahwa Aceh Tenggara tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pemain utama dalam menentukan arah pembangunan.
Respons politik yang efektif dari Aceh Tenggara tidak hanya mencakup pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam merumuskan agenda pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini menandakan sebuah pergeseran paradigma, di mana pemerintahan yang inklusif dan partisipatif menjadi norma, bukan sekadar harapan.
Namun demikian, tantangan besar masih menghadang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi momok yang menghantui proses pembangunan di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Aceh Tenggara. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari para pemimpin terpilih untuk memberantas praktik-praktik KKN tersebut dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk kepentingan publik yang sebenarnya.
Dalam menjalani proses pembangunan menjadi Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA), Aceh Tenggara tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan tentu saja, partisipasi aktif dari masyarakat juga harus dilibatkan. Hanya dengan kerjasama yang sinergis, visi untuk sebuah Aceh Tenggara yang mandiri, maju, dan berkeadilan dapat terwujud.
Pilkada 2024 bukan hanya sekadar ajang politik biasa. Tunjukkan bahwa ini adalah panggung bagi harapan, tantangan, dan impian masyarakat Aceh Tenggara untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) bukanlah tujuan akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang menuju kedaulatan dan kesejahteraan yang sejati bagi seluruh rakyat Aceh Tenggara. Oleh karena itu, marilah kita semua bersatu tangan untuk mewujudkan impian bersama ini, karena, pada akhirnya, masa depan kita semua bergantung pada apa yang kita bangun hari ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
