Sebelum membahas studi kasus dalam artikel ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari ekonomi politik internasional. Ekonomi politik internasional merupakan studi yang mempelajari tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dan politik dalam skala internasional. Ekonomi politik internasional ini mencakup hal-hal seperti bisnis, pemerintah, dan negara-negara. Perdagangan internasional, keuangan internasional, pengaruh perusahaan multinasional terhadap hubungan internasional, kemiskinan, bantuan pembangunan internasional, migrasi internasional, dan hak asasi manusia adalah beberapa masalah penting dalam ekonomi politik internasional. Dalam situasi ini, kekuatan negara dan non-negara bersaing untuk memperoleh kepentingan ekonomi politik internasional. Dengan mengaitkan aktor politik di berbagai negara dengan hubungan ekonomi internasional, teori ekonomi politik internasional ini dibangun pada kerangka kerja dan perspektif dari berbagai teori ekonomi politik internasional.
Terdapat beberapa dimensi ekonomi politik internasional, diantaranya:
- Politik Dimensi: membahas kondisi politik sebuah Negara, termasuk pembagian kekuasaan dalam pemerintah, peraturan, atau hukum.
- Ekonomi Dimensi: membahas kondisi ekonomi sebuah Negara, termasuk aktivitas ekspor dan impor, jumlah PDB dan devisa tahunan, dll.
- Sosial Dimensi: membahas kondisi sosial sebuah Negara, termasuk sudut pandang Negara terhadap pengungsi dan imigran.
Gambaran umum teori ekonomi politik internasional
Terdapat tiga teori dibalik teori ekonomi politik internasional, yaitu merkantilisme, liberalis, dan Marxisme.
- Merkantilisme
- Merkantilis percaya bahwa negara-negara harus mengekspor lebih banyak dan mengimpor lebih sedikit. Pada dasarnya, negara-negara harus memiliki surplus perdagangan, menurut kaum merkantilis.
- Teori merkantilisme menjelaskan bagaimana kekuatan negara dan tindakan ekonomi berhubungan satu sama lain yang berakar pada abad ke-17 dan 28.
- Merkantilisme percaya bahwa negara harus meningkatkan ekspor daripada impor dan menempatkan tarif dan pembatasan perdagangan untuk mendukung bisnis dalam negeri.
- Liberalis
- Dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo.
- Keunggulan komparatif mendorong perdagangan internasional.
- Dengan keunggulan absolut, perdagangan mungkin tidak selalu memungkinkan, tetapi dengan keunggulan komparatif, perdagangan dapat dilakukan di semua hal. Tetapi dengan liberalisme, yang kaya menjadi kaya sedangkan yang miskin menjadi lebih miskin.
- Oleh karena itu, liberalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah doktrin dan seperangkat prinsip untuk mengatur dan mengelola ekonomi pasar dalam rangka mencapai efisiensi maksimum, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu (Gilpin, 1980).
- Marxisme
- Menurut Karl Marx, kondisi ekonomi mendominasi politik. Ia memprediksi bahwa kelas pekerja akan bangkit dalam revolusi melawan kelas kapitalis.
- Marxis melihat suatu hal secara materialis, dan analisis materialis mempelajari hubungan dengan melihat pertukaran material dan sistem produksi.
Ekonomi politik internasional ini membahas pentingnya memahami kebijakan ekonomi internasional, dengan fokus pada isu-isu seperti perdagangan, pemerintah, dan negara. Ekonomi politik internasional ini membahas peran aktor nasional dan non-nasional dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi internasional. Ekonomi politik internasional menyajikan tiga teori utama kebijakan ekonomi internasional, antara lain: Merkantilis, Liberalis, dan Marxisme. Merkantilis berpendapat bahwa negara-negara harus meningkatkan perdagangan dan merangsang pertumbuhan ekonomi, sementara Liberalis menekankan pentingnya regulasi ekonomi komparatif dalam mempromosikan perdagangan internasional. Marxis, di sisi lain, berpendapat bahwa kondisi ekonomi menentukan kekuatan politik dan kelas pekerja akan mendominasi sistem politik.
Lanjut ke dalam studi kasus, yaitu mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Apa permasalahannya? Bagaimana kronologinya?
Perang dagang ini terjadi pada tahun 2018-2019 lalu, yang mana Amerika Serikat masih dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Perang dagang ini dimulai karena neraca perdagangan AS selalu tercatat defisit dengan China. Pemerintah AS sangat memperhatikan defisit perdagangan dengan China yang mencapai US$ 419,5 miliar pada tahun 2018. Oleh karena itu, tentunya AS berusaha untuk mengurangi jumlah defisitnya dengan Cina. Perang dagang ini kemudian dimulai dengan AS memutuskan untuk memberikan tarif impor dengan jumlah yang besar untuk produk-produk China. Selain itu, kebijakan Trump mengenakan tarif bea masuk sebesar 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk aluminium, yang diberlakukan pada Maret 2018.
Melihat hal tersebut, tentunya China tidak tinggal diam. China juga menaikkan tarif skrap aluminium dan produk daging babi sebesar 25%. Selain itu, Beijing memberlakukan tarif 15% untuk 120 komoditas AS, termasuk almond dan apel. China juga memberlakukan tarif impor pada produk Amerika Serikat. Tidak hanya itu, AS melakukan kebijakan di bidang teknologi dan komunikasi, yaitu Departemen Perdagangan AS melarang perusahaan telekomunikasi China untuk membeli bahan-bahan atau komponen AS selama tujuh tahun.
Setelah berbagai kebijakan tersebut, akhirnya pada Mei 2018, China dan AS mengadakan pertemuan di Beijing untuk membahas perang dagang mereka, tetapi pertemuan itu tidak menghasilkan solusi yang baik. Setelah pertemuan pertama, China mengumumkan akan mengakhiri penyelidikan anti dumping terhadap impor sorgum AS. Namun, sayangnya, pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa dan tidak memberikan jalan keluar. Banyak sekali pertemuan-pertemuan yang dilakukan AS dan China untuk mencari Solusi dan mengakhiri perang dagang mereka. Namun, hal tersebut masih belum bisa memberikan jalan keluar di dalam perang dagang tersebut. Akhirnya pada pertengahan Januari 2020, AS dan China sepakat untuk mendamaikan perang dagang mereka. Kesepakatan tersebut membuahkan hasil yaitu China setuju untuk membeli barang-barang AS senilai US$200 miliar, diikuti dengan tambahan US$32 miliar untuk barang pertanian dan makanan laut, hampir US$78 miliar untuk produk pabrik seperti pesawat, mesin, dan baja, dan US$52 miliar untuk produk energi.
Walau begitu, tetap ada kecurangan yang dilakukan AS dan China, yaitu China secara diam-diam mendorong banyak negara untuk mengganti yuan dengan dolar AS.
China juga menggandeng beberapa negara seperti Brazil, Rusia, India, Pakistan, Kazakhtan, dan Laos untuk mengganti dolar AS dengan menggunakan mata uang mereka sendiri.
Jadi, artikel inimembahas pentingnya memahami peran kebijakan ekonomi internasional dalam menangani isu-isu seperti perdagangan, pemerintahan, dan negara. Artikel ini menyoroti pentingnya perdagangan internasional, investasi asing, dan hak asasi manusia dalam menangani isu-isu tersebut. Artikel ini juga membahas tiga teori utama kebijakan ekonomi internasional: politik, ekonomi, dan sosial.
