Negeri Kartu

Kantor Pos Jakarta Pusat, tidak nampak seperti biasanya, banyak petugas yang sedang manata ruangan, seperti hendak ada acara besar dikantor ini, benar saja senin 3 November 2014 kantor pos tertua di Indonesia ini kedatangan tamu besar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kedatangan Presiden Jokowi bukan untuk mengirim surat namun akan meluncurkan kartu saktinya. Jarum jam dikantor pos ini tepat menujukkan pukul 11.30 WIB, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera berserta kartu-kartunya resmi di luncurkan, ratusan peserta mengiringi program ini dengan tepuk tangan yang meriah, sembari berharap program sang presiden mampu memberi jawaban atas persoalan masyarakat saat ini.
Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), merupakan realisasi pertama dari janji kampanye Jokowi saat kampanye Pilpres lalu, Program KIS akan difokuskan di 19 provinsi atau kabupaten/kota yang disentuh secara bertahap seperti DKI Jakarta, Mamuju Utara, Jembrana, Pematang Siantar, Kota Kupang, Kota Semarang, dan Kota Balikpapan. Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, sasaran penerima KIS di tahun 2014 sekitar 432.000 jiwa. Jumlah tersebut berasal dari 1,7 juta jiwa masyarakat dengan kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak masuk dalam penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Sumber dana program KIS adalah dana Bantuan Sosial yang ada di Kementerian Sosial. Penerima KIS akan terus ditingkatkan secara bertahap. Pada tahun 2015, pemerintah menargetkan penerima KIS mencapai 1,7 juta jiwa atau seluruh masyarakat yang masuk kategori PMKS.
Program ini tentunya tidak berjalan mulus, berbagai reaksi telah bermunculan sebut saja dari Anggota Dewan Permusyaratan Rakyat (DPR RI) Fraksi PPP Okky Asokawati yang mengkritisi keputusan pemerintah untuk meluncurkan program kesehatan baru Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke tengah masyarakat, hadirnya KIS dinilai bisa menimbulkan masalah baru alih-alih menciptakan layanan kesehatan maksimal, Penerapan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa tumpang tindih dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
Banyak Kartu banyak rejeki
Kartu Indonesia sehat (KIS) akan melengkapi sejumlah kartu yang telah dimiliki masyarakat, sebagai bahan perbandingan untuk masyarakat yang tinggal di ibu kota telah memiliki setidaknya 4 kartu, ada kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, kartu tanda penduduk (KTP) dan tentunya kartu Indonesia sehat (KIS), untuk masyarakat Makassar sendiri selain kartu Indonesia sehat juga ada kartu Dani Pomanto Care (DPCare) kartu ini akan menjadi alat pembayaran non tunai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kesaharian mereka mereka, dan sekaligus menjadi legalisasi dari pemerintah terhadap golongan masyarakat miskin.
Muncul pertanyaan berikutnya efektifkah penggunaan kartu-kartu ini? Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan jumlah penduduk yang telah mencapai 250juta mengalami kesulitas dalam penggunaan satu kartu identas, sebagai contoh KTP yang telah dirancang untuk menjadi solusi tidak mampu menerapkan single identity number (SIN), data penduduk tidak akurat, dan sering terjadi kesalahan dalam pengidentifikasian masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Kemunculan kartu-kartu ini bisa dipandang solusi instan atas semrautnya sistem kependudukan yang ada di Indonesia dan menjadi alat untuk melakukan pemuktahiran data penduduk miskin yang selama ini tidak jelas angka dan tempat tinggal mereka, dari segi maslahat bagi masyakat tidak menjadi masalah ketika banyak kartu yang mereka miliki, justru banyak kartu akan memperbanyak rejeki mereka.
Namun menjadi persoalan besar dan jangka panjang bagi pemerintahan Jokowi saat ini untuk mulai membenahi data kependudukan dan menerbitkan Single Identity number (SIN) yang baik, sehingga setiap penduduk Indonesia hanya memiliki satu kartu (KTP) saja sejak lahir sampai meninggal.