Mohon tunggu...
Anwar Saragih
Anwar Saragih Mohon Tunggu... Dosen - Dosen ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Peminum Kopi

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Split Ticket Voting Pilkada Simalungun 2020

7 Agustus 2020   12:32 Diperbarui: 8 Agustus 2020   09:38 735
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pertama-tama, Kabupaten Simalungun adalah wilayah moderat untuk pemilihan. Kedua, coattail effect (efek ekor jas) tidak berjalan untuk wilayah-wilayah moderat.

Mayoritas pemilih di Kabupaten Simalungun jelas bukan kelompok loyal untuk satu partai politik, spektrum ideologi atau relasi patronase.

Alasannya masyarakat kerap menjatuhkan pilihan berbeda ketika Pemilu, misalnya : Untuk DPRD Kabupaten Simalungun memilih PKS, DPRD Provinsi Memilih PDI Perjuangan, DPR RI memilih Gerindra.

Kemudian masuk ke Pilkada untuk calon Bupati/Wakil Bupati memilih kandidat yang diusung Partai Golkar. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memilih kandidat yang diusung Partai Nasdem kemudian di Pilpres kemudian memilih Jokowi.

Pada teori pemilihan mereka dikategorikan ke dalam kelompok moderat. Ilmuan Politik Sartori (1998) yang menjelaskannya  terkait spektrum moderat dan ekstrim (loyal).

Pun karena Kabupaten Simalungun berada dalam kelompok moderat, tidak pernah ada partai politik yang konstan mampu menguasai DPRD Simalungun dari pemilu ke pemilu atau akan memilih kandidat di Pilkada merujuk pada pilihan partai politik dari pemilihan sebelumnya.

Kakak dari Bobby Nasution saja, Inge Nasution yang masih kerabat dari Presiden Jokowi bahkan tidak bisa terpilih dari Dapil 10 Simalungun-Siantar untuk DPRD Sumatera Utara di Pileg 2019 lalu. Artinya kemenangan Jokowi di Kabupaten Simalungun tidak mampu mendongkrak suara Inge Nasution yang waktu itu nyaleg dari Partai Nasdem.

Kemarin saya iseng menghitung angka ENPP (Effective Number of Parliamentary Parties) di DPRD Simalungun yaitu sebesar 7,4.

Mengutip Laakso dan Taagepera (1979) ENPP adalah indikator untuk mengukur pengaruh partai politik di parlemen. Artinya dari 11 partai politik yang ada di DPRD Simalungun hanya 7 partai politik yang efektif di mempengaruhi wacana di parlemen.

Dengan demikian, jangan kira besarnya dukungan partai politik di Pilkada Simalungun 2020 nanti akan berbanding lurus dengan peluang keterpilihan kandidat.

Lihat saja datanya, keterpilihan Zulkarnaen Damanik-Pardamean Siregar di Pilkada Simalungun 2005 dan keterpilihan JR Saragih-Nuriyati Damanik di Pilkada Simalungun 2010 sama-sama hanya didukung oleh gabungan partai-partai kecil. Bahkan dalam koalisi partai pada dua edisi Pilkada itu, tahun 2005 dan tahun 2010 pengusungnya beberapa adalah partai politik non-parlemen di Simalungun.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun