Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal,  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suprayoga Hadi memaparkan pelaksanaan tindak lanjut Rencana Aksi Nasional -Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2010-2012 di Hotel Borobudur pada 14 Desember 2009 dalam acara Rapat  Konsultasi Nasional Draft Final Dokumen RAN-PRB 2010-2012.

Dalam paparan disampaikan tentang proses penyusunan RAN PRB, Isu Utama tentang pengarusutamaan PRB yang mengacu pada UU 25/2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta alokasi pendanaan terkini di tahun 2009 untuk PRB dalam APBN  baru mencapai 0,17% dari total APBN, sehingga masih diperlukan budget policy untuk mencapai 1% dari total APBN 2009 (sekitar 10 trilyun).

Rapat tersebut menghimpun perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), LSM, Private Sector, dan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB). Rapat konsultasi ini penting bagi pengarusutamaan PRB dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk komitmen pemerintah untuk melaksanakan PRB sebagai prioritas pembangunan, koordinasi dan sistematis pelaksanaan program oleh Kementrian Lembaga serta dukungan anggaran yang jelas dan disepakati melalui sumber-sumber dari pemerintah, pinkaman luar negeri, sector swasta serta sumber resmi lainnya.

Dalam Rapat Konsultasi  tersebut setiap anggota yang datang dengan beragam latar belakang diharapkan dapat memberikan masukan tentang Draft Final Dokumen RAN PRB.

Sementara itu  di tempat yang sama, Direktur Kesiapsiagaan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sugeng Tri Utomo mengatakan apresiasinya terhadap acara ini yang merupakan komitmen awal keterlibatan berbagai sector dalam menyusun draft tersebut. “ Bukan hanya di atas kertas saja, tapi butuh hasil yang terukur sesuai dengan  tujuannya melalui sistem monitoring dan evaluasi yang jelas dan sistematis dari tingkat pusat sampai tingkat daerah,” tegasnya.