Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional bekerjasama dengan HUMA (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan ekologis ) untuk ketiga kalinya menyelenggarakan konsolidasi kamar masyarakat DKN (Dewan Kehutanan Nasional) mengenai perubahan iklim, REDD dan hak masyarakat.
Acara yang diadakan di Hotel Cemara Jakarta ini, berlangsung dari tanggal (1-3/12) di hadiri oleh perwakilan masyarakat adat dari beberapa daerah yang komunitasnya mempunyai interaksi panjang dengan kawasan hutan, jauh sebelum republik ini berdiri.
Hampir di semua prosesREDD (Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation) atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, suara masyarakat kurang terdengar. Mekanisme teknik dan persoalan rumit lainnya menjadi pembahasan yang lebih diutamakan ketimbang situasi di lapanganyang berhubungan dengan masyarakat yang terkena dampak.
Bicara tentang REDD bukan hanya soal dagang, tapi juga melihat bagaimana masyarakat yang sudah berjuang keras menghadapi perubahan iklim dan membuat hutannya tetap lestari dapat memperoleh manfaat yang sama, paling tidak mendapat intensif.
Pada kesempatan ini, setidaknya dapat dicermati bahwa upaya pemerintah mempromosikan perdagangan karbon di wilayah hutanyang diklaim sebagai wilayah penyedia karbon justru pada saat yang sama tidak mampulagi menyediakan sumber hidup yang cukup untuk komunitas di dalam hutan itu sendiri.
Beberapa putaran diskusi yang difasilitasi Kamar Masyarakat DKN di Ngata Toro Sulawesi Tengah (23-24 September), Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (28-30 September), Waingapu, Sumba Timur (21-22 Oktober) juga menemukan fakta bahwa perubahan iklim mengakibatkan penurunan hasil panen 100 %. Selain itu, di Kapuas Hulu, dalam sepuluh tahun terakhir berkurang drastis dari 1000 gantang berkurang hanya menjadi 200 – 300 gantang. Sumba juga mengalami kemunduran. Panen jagung gagal karena pola hujan tidak jelas.
Di sisi lain, pemerintah mendorong supaya turut terlibat aktif dalam upaya menangani perubahan iklim. Langkah adaptasi dilakukan dengan mengeluarkan seruan agar masyarakat mengubah pola tanam, namun tidak ada langkah sistematis untuk membantu sistem pertanian tradisional yang sedang terancam.
Pada saat yang sama, kebijakan dan proyek REDD menjadi euforia nasional dan menjadi salah satu agenda pokok pemerintah saat ini. REDD di satu sisi diharapkan menjadi peluang untuk memberikan dukungan bagi masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Tapi di sisi lain REDD juga potensial merugikan masyarakat di dalam dan sekitar hutan karena kecenderungan beberapa skemanya yang mengabaikan hak masyarakat adat/lokal.
Dalam rangka menghubungkan dampak perubahan iklim yang terjadi di lapangan dengan kebijakan dan program baru seperti REDD maka Kamar Masyarakat DKN mendorong konsolidasi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Konsolidasi ini telah dimulai dari lapangan dan akan diangkat ke level nasional. Ini merupakan upaya dari bawah untuk mendorong pemerintah memberikan perhatian pada dampak perubahan iklim yang dihadapi masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan mendukung pengelolaan hutan masyarakat secara berkelanjutan.
