Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas VI digelar

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Tata Ruang Suhendro Baskito, Rabu (8/12/2010) pagi, meresmikan Konferensi Nasional Konferensi Nasional Pengelolaan Bencana Berbasis Komunitas (KN PRBBK VI)di Hotel Redtop Jakarta. Didampingi oleh Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwonugroho dan Sekjen Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI) Faizal Djalal, Suhendro memukul gong sebagai tanda dibukanya acara itu.

Acara yang digelar selama dua hari (8-9/12) dihadiri 177 peserta dari seluruh provinsi yang terdiri dari pelaku/praktisi maupun peneliti terkait PRBBK, BNPB, kementrian/lembaga terkait,pemerintah daerah dan DPRD, BPBD, Organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga PBB,lembaga Palang Merah, LSM/ organisasi Non Profit, organisasi berbasis masyarakat/komunitas, perguruan tinggi, media, pihak swasta dan lembaga penelitian.

Dalam sambutan Gubernur DKI Fauzi Bowo yang dibacakan Suhendro mengatakan konferensi ini memiliki arti penting dalam rangka mendorong pelembagaan gerakan risiko bencana berbasis komunitas secara kolektif. Memiliki dimensi penting untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan seluruh komponen masyarakat terhadap potensi terjadinya bencana, baik bencana alam maupun yang disebabkan oleh kecerobohan manusia itu sendiri.

Dia juga menambahkan,dalam pengurangan risikobencana diperlukan kebijakan yang dapat dimengerti oleh semua pihak. Wawasan, pengetahuan dan ketrampilan dari aparat pelaksana di lapangan sangat diperlukan dalam memberdayakan masyarakat agar dapatmelaksanakan semua hal yang telah disosialisasikan saat terjadi bencana.

Mengenai kerentanan di DKI Jakartadalam sambutannya dijelaskan bahwa banjir karena tingginya curah hujan dan luapan sungai masih sering terjadi, di tambah letak Jakarta yang dilalui oleh 13 sungai serta wilayah dataran rendah yang berada di bawah permukaan laut. Belum lagi tumbuhnya bangunan liar pada bantaran sungai yang sangat berbahaya.

"Kesadaran masyarakat masih rendah dalam tertib membuang sampah dan sikap memperlakukan sungai sebagai daerah belakang, tempat pembuangan berbagai jenis sampah yang berakibat pendangkalan dan tersumbatnya aliran sungai,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutan terpisah, Sutopo menjelaskan dari 33 provinsi baru terbentuk 28Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)dan dari 500 lebih kabupaten baru terbentuk 171.

Di tahun 2011 BNPB akan membuat kebijakan fundamental yaitu pendanaan sebenar 108 Milyar untuk kegiatan pra bencana yang akan didistribusikan ke 33 provinsi, diprioritaskan bagi daerah yang sudah membentuk BPBD.

Kegiatan pra bencana dimaksud meliputi penyusunan peta risiko bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana bagi provinsi, sosialisasi pengurangan risiko bencana, pemberdayaan relawan, penyusunan rencana kontijensi, pelaksanaan gladi/simulasi serta pelaksaan table top exercise.

Mengenai kegiatan berbasis komunitas, Sutopo menjelaskan, Indonesia diakui di level Asia. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Asian Ministerial Conference on Disaster Risk reduction (AMCDRR) ke V pada tahun 2012, dengan tema yang diusung adalah : Pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Sementara itu, Faizal Djalal menjelaskan KN PRBBKVI berawal dari symposium PRBBK pada Agustus 2004 sebagai prakarsa kalangan organisasi masyarakat sipil untuk berbagi pengalaman, alat dan kerangka kerja serta membangun jaringan kerja pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Kegiatan ini juga mensasarkan pemahaman bersama tentang pelembagaan gerakan PRBBK dan KN PRBBK, konsep dan praktik PRBBK perkotaan berbagai pihak dan pemangku kepentingan pengelolaan risiko bencana di Indonesia.