Buton Utara Negeri "Para Penyamun"

Kabupaten Buton Utara terbentuk tahun 2007, memang baru berumur 6 tahun, namun tingkat perilaku korupsi para pejabatnya sudah mencengangkan masyarakat dan para penegak hukum. Bayangkan saja selama 6 tahun berdiri, hampir setiap tahun ada saja pejabat Buton Utara yang dijebloskan di penjara karena kasus korupsi.

Kita simak saja, saat Buton Utara baru berumur setahun, tepatnya tahun 2008, saat itu Pj. Bupati Buton Utara Pertama KASIM, SH dijebloskan ke Penjara akibat korupsi dana hibah senilai 1 M, bersamaan itu juga Kabag Umum Naaji, S.Sos pun dijebloskan ke penjara bersama H. Laode Amsir seorang pengusaha kepercayaan Bupati KASIM, SH, yang terbukti secara bersama-sama korupsi pengadaan kendaraan Dinas.

Tahun 2009, Kejaksaan kembali menemukan indikasi korupsi pengadaan mobil dinas di Setda Buton Utara yang melibatkan Kabag Umum Drs. Samadin. Akhirnya juga Drs. Samadin Kabag Umum Setda Buton Utara itu pun dijebloskan ke penjara.

Tahun 2010, Kejaksaan kembali menemukan indikasi korupsi pengadaan ternak sapi di Dinas Pertanian Buton Utara. Awal 2011, kejaksaan kembali menjobloskan Kadis Pertanian Buton Utara Ir. JAMRI ke penjara.

Akhir Tahun 2011, Kejari Raha kembali menemukan indikasi korupsi Pembangunan 7 Dermaga di Dishub Buton Utara 24 M Tahun Anggaran 2010. Setelah melalui proses, akhirnya Kadishub Buton Utara Drs. Darwin Kunu dan 5 Pejabat lainnya tahun 2012 ditetapkan tersangka dan tanggal 3 September 2013 yang lalu semua tersangka korupsi pembangunan 7 Dermaga Dishub Buton Utara dijebloskan ke Tahanan Rutan Raha.

Hingga saat ini, kejaksaan masih terus mengembangkan penyidikan Kasus korupsi 7 Dermaga Buton Utara dan tidak menutup kemungkinan masih akan bertambah tersangka dari pejabat buton utara.

Sementara itu, Kejaksaan dan Tipikor Polda Sultra saat lagi mengembagkan penyidikan kasus pengadaan Buku dan alat peraga sekola di Diknas Buton Utara senilai 7 M tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012.

Selain itu, Kejaksaan dan Tipikor Polda Sultra saat ini juga lagi mengembangkan penyilidikan indikasi korupsi di Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Sekretariat DPRD Buton Utara. (akhmat)