Membubarkan Lembaga Tak Efektif: Solusi Tepat di Tengah Beban Utang Negara

Pada tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dengan jatuh temponya utang negara senilai 552 triliun rupiah, seperti yang diungkapkan dalam podcast Abraham Samad SpeakUp. Di tengah kondisi ini, gagasan Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Jokowi, untuk membubarkan lembaga-lembaga negara yang tidak berfungsi, semakin relevan. Dalam situasi di mana beban utang negara begitu besar, reformasi struktural dan efisiensi pengelolaan anggaran menjadi keharusan agar stabilitas fiskal dapat dipertahankan tanpa harus membebani rakyat.

Bu Susi menekankan bahwa daripada menaikkan pajak atau harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi memberatkan ekonomi masyarakat, pemerintah sebaiknya memfokuskan pada penghematan anggaran negara melalui pembubaran lembaga-lembaga yang tidak memberikan dampak signifikan. Gagasan ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang efisien dan transparan, di mana anggaran negara harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.

Menurut data, Indonesia telah mengalami peningkatan utang yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Kementerian Keuangan, utang pemerintah per Agustus 2023 tercatat mencapai sekitar 7.800 triliun rupiah. Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama dengan meningkatnya jumlah utang jatuh tempo di tahun-tahun mendatang. Jika tidak diantisipasi dengan langkah yang tepat, utang ini dapat menggerus anggaran negara dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan.

Di sisi lain, wacana untuk menaikkan pajak atau harga BBM sebagai solusi penambahan pendapatan negara sering kali menghadapi penolakan publik. Kebijakan tersebut dianggap membebani rakyat, terutama di masa pasca-pandemi di mana daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Di tengah tingginya inflasi global dan dampak ekonomi dari ketidakpastian geopolitik, menambah beban fiskal kepada masyarakat berisiko memperlambat pemulihan ekonomi.

Sebaliknya, solusi Bu Susi dengan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif melalui pembubaran lembaga negara yang tidak efisien, menawarkan jalan keluar yang lebih berkelanjutan. Lembaga-lembaga yang tidak memiliki peran signifikan sering kali hanya menjadi beban anggaran, dengan biaya operasional yang besar namun kontribusi minim. Pembubaran lembaga seperti itu tidak hanya dapat mengurangi pengeluaran negara, tetapi juga mendorong reformasi birokrasi yang lebih ramping dan efektif.

Tentu saja, langkah ini memerlukan evaluasi yang komprehensif dan transparan. Pemerintah perlu melakukan audit terhadap semua lembaga negara untuk menentukan mana yang benar-benar berfungsi dan mana yang hanya menjadi beban. Efisiensi ini akan memungkinkan anggaran yang ada dialokasikan untuk membayar utang dan menjaga keberlanjutan program-program prioritas.

Selain itu, pembubaran lembaga yang tidak efektif juga dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menata ulang pengelolaan anggaran negara. Dengan langkah-langkah seperti ini, pemerintah tidak hanya akan mengurangi beban utang, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kian kompleks, efisiensi anggaran dan reformasi kelembagaan adalah kunci. Gagasan Bu Susi Pudjiastuti menjadi salah satu opsi strategis yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa beban utang negara tidak semakin berat, tanpa harus menambah beban kepada masyarakat. Di masa yang akan datang, reformasi semacam ini tidak hanya akan meringankan beban fiskal, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata.