SUMBER GAMBAR : skyscrapercity.com
Belum lama ini pembangunan Gedung DPRD Boyolali telah usai danbaru saja direlokasi ke kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di Kemiri, Mojosongo, Boyolali. Namun siapa yang menyangka bahwa bangunan ini adalah Gedung DPRD terbesar di Indonesia.
“Selain megah, saat rasan-rasan di DPRD Provinsi beberapa waktu lalu, gedung DPRD Boyolali juga dibilang sebagai gedung terbesar di Indonesia,” kata Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto, di sela-sela agenda slup-slupan Kantor DPRD Boyolali, di Kemiri, Kamis (19/12/2013).
Gedung DPRD Boyolali berlokasi di sisi utara-timur kompleks Pemkab Boyolali di Kemiri, Mojosongo. Gedung tersebut menghadap ke utara. Kemegahan gedung tersebut terlihat dari desain terutama bagian atap yang menyerupai Gedung DPR di Senayan, Jakarta.
Dia menyampaikan, gedung yang dibangun dengan anggaran APBD Boyolali 2012 dan 2013 menghabiskan dana sekitar Rp 12 miliar. Gedung ini baru bisa ditempati Januari mendatang. Dia meminta tidak ada warna yang paling ditonjolkan pada cat ruangan gedung tersebut. “Jangan sampai ada nuansa warna hijau, kuning atau merah. Putih saja biar netral. Tapi saya minta warna putih tulang,” imbuhnya.
Pihaknya pun berharap dengan adanya gedung baru, semua anggota dewan bisa lebih agresif terutama untuk masalah kehadiran. “Karena saya melihat gedung lama itu kurang agresif khususnya mengenai kehadiran ke kantor dewan dan sebagainya.”
Namun dari mana kah sebenarnya dana yang diperoleh untuk membangun gedung semegah ini. Tentunya tak banyak rakyat kecil biasa yang tau.
Info yang saya ketahui dari Solopos.com, – Dana yang dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kantor-kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di kompleks perkantoran terpadu di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, masih dimungkinkan untuk didrop. Hal itu mengingat APBD 2014 belum digedok.
Hal tersebut telah dikemukakan oleh salah satu anggota DPRD Boyolali, Moh Basuni, kepada wartawan, Rabu (23/10/2013). Menurut Basuni, meskipun telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS), bukan berarti alokasi dana itu tidak bisa dibatalkan.
“Masih ada pembahasan dan bisa saja alokasi dana itu ditolak oleh DPRD jika memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu,” ungkap Basuni menanggapi desakan sejumlah pihak agar DPRD dan Pemkab membatalkan anggaran pembangunan sejumlah kantor di Kemiri itu.
Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD tersebut menyatakan dalam pembahasan nanti pihaknya akan mempertanyakan tentang perkembangan dari eksekutif perihal pembangunan kantor-kantor di kawasan terpadu tersebut. Sebab menurut dia, sejauh ini DPRD belum memperoleh laporan resmi dari eksekutif tentang penggunaan anggaran secara detil dan pelaksanaan pembangunan di kawasan itu.
Pihaknya juga akan meminta pertanggungjawaban dari eksekutif atas penggunaan anggaran pembangunan kantor-kantor tersebut.
Sebenarnya banyak masyakarat kecil yang tidak mengetahui apa faktor yang menjadikan dipindahnya gedung DPRD lama ke tempat yang baru ini, serta pembangunan yang begitu besar dan megah. Padahal sebenarnya masih banyak yang lebih penting dari pada pemindahan kantor DPRD jika pemerintah kota bisa peka, seperti perbaikan jalan-jalan yang rusak dan tak layak untuk di lewati pengendara transportasi. Dan juga di daerah Boyolali yang masih jauh untuk menuju kota, tempat tersebut selalu dilanda kekeringan jika musim kemarau, penduduk susah mendapatkan air bersih. Mengapa dana tersebut tidak digunakan untuk membenahi jalan atau membuat saluran air bersih itu saja agar rakyat kecil juga bisa merasakan manfaatnya.