Oleh. Purwalodra
Malam ini, sesampe di rumah setelah dua hari mengelana di Bandar Lampung, saya coba-coba buka facebook, dan menemukan status Bang Trikarsohadi. Ia mengatakan bahwa sekitar 731.360 penduduk Kabupaten Bekasi tidak memerlukan lagi Bupati dan wakil Bupati. Hal ini tercermin dari potret Pilkada langsung pada  tanggal 11 Maret 2012 lalu.
Dari Daftar Pemilih Tetap ato DPT sebanyak 1.746.880, yang dinyatakan Golput sebesar 41 persen ato 731.360 suara. Mereka tidak memilih siapapun, baik pasangan NERO, SAJA ato pasangan DAHSYAT. Seteleh melalui hasil perhitungan mulai dari TPS, PPS, PPK sampai dengan KPUD Kabupaten Bekasi, ternyata pasangan NERO hanya mengantongi suara sebesar 16% alias 433.905 suara, dari jumlah penduduk Bekasi yang berjumlah 2,7 juta. Meski demikian pasangan NERO secara resmi ditetapkan MENANG oleh KPUD Kabupaten Bekasi.
Dari pengalaman Pilkada Langsung di Kabupaten Bekasi ini, maka kita mungkin bisa saja memprediksi bahwa Pilkada Langsung yang akan di gelar di Kota Bekasi pada tanggal 16 Desember 2012 nanti, tidak jauh berbeda nilai Golputnya.
Kota Bekasi yang terdiri atas 12 (dua belas) Kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan, memiliki potensi yang cukup besar di bidang Jasa dan Perdagangan, dengan jumlah penduduk 1.257.770 laki-laki (51,18 %) dan 1.199.815 perempuan (48,82 %). Namun, dalam Pemilukada tahun 2009 lalu, menurut data Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, pemilih yang masuk kategori GOLPUT pada pemilihan legislatif sebanyak 32,24 % atau 445.056 jiwa dari total pemilih 1,3 juta. Adapun tingkat partisipasinya PILEG tahun 2009 sekitar 67,76 persen atau 931.838 jiwa dari seluruh pemilih tetap, dan sisanya Golput.
Persoalan Golput ini, sebenarnya merupakan salah satu titik krusial masa depan demokrasi kita di semua daerah di Indonesia. Karena keterbukaan informasi, secara langsung mengedukasi masyarakat yang mungkin telah jenuh dengan lakon-lakon politisi karbitan yang hanya membawa egoisme kelompok.
Dalam konteks marketing politik, diferensiasi partai politik menjadi fundamen magnetik. Partai yang berani melawan arus politik pragmatis tentu menjadi alternatif yang dinanti. Mungkin seperti halnya calon perseorangan ato non parpol.
Untuk itu, dalam rangka menyongsong pemilu tahun 2014 yang masih menyisakan waktu 2 tahun lagi, partai politik harus berbenah, memperbaiki diri dengan muhasabah politik yang mendalam, dalam bahasa Schumpeter disebut dengan menghidupkan "Kreatifitas dan Inovasi" (1942). Bukan saling meng-kambing hitam-kan atau melanggengkan perselingkuhan.
Kemudian, jika kita menarik garis korelatif antara rilis hasil survey Lingkar Survey Indonesia (LSI) yang dilakukan pada tanggal 1-7 Juni 2011 lalu yang melibatkan 1.200 responden, nampak bahwa Demokrat sudah kehilangan kepercayaan publik. Publik sudah haqqul yaqin terkait keterlibatan Demokrat terhadap sejumlah kasus Nazaruddin.
Oleh karena itu, maka kekecewaan publik sebagai pelaku demokrasi yang merasa dieksploitasi bisa diekspresikan melalui sejumlah artikulasi. Salah satu pilihannya adalah Golput (tidak memilih). Ini terlihatdari besarnya angka massa mengambang yang menembus 80% sebagaimana rilis Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada 29 Mei 2011.
Akhirnya, kita kuatir bayang-bayang Golput di Kota Bekasi akan meningkat, seiring sikap apatisme masyarakatnya terhadap perilaku pemimpin publik yang saat ini sedang dalam petaka politik yang memperihatinkan. Semoga saja, Golput di Kota Bekasi tidak separah di Kabupaten. Wallahu A'alam Bishawwab.
