Isu Sara di Pemilukada Jakarta 2012 Bukan SARA

Bisa dibayangkan tidak, jika ada orang luar Bali yang beragama Islam atau Kristen mendaftar menjadi calon Gubernur Bali, atau di Tapanuli Utara ada orang Islam atau Hindu mendaftar menjadi calon bupati. Bisa diketawain dan menjadi bahan olok-olok dan dibilang tidak tahu diri oleh masyarakat setempat karena tidak menghormati kearifan lokal. Kita harus fair dan berfikir rasional sekaligus. Kita tidak perlu mengingkari hal-hal semacam itu dengan menyebutnya sebagai sikap kekanak-kanakan, primitif, primordial karena menyinggung masalah SARA. Agama dan keyakinan walaupun setengah mati dikerdilkan sebagai urusan privat, tetapi ia tetap hidup dalam jiwa setiap warganegara yang berdiam di pulau-pulau mulai dari Sabang hingga Merauke. Begitu juga dengan Jakarta. Idealnya memang putera daerah setempat yang menjadi Gubernur. Tensi politik yang meninggi akibat sengitnya persaingan antara kubu Foke dan kubu Joko Widodo sampai terdengar suara-suara penolakan karena faktor kedaerahan dan faktor perbedaan keyakinan agama, saya kira wajar dan biasa-biasa saja. Karena hal semacam ini dapat terjadi di mana saja. Tidak hanya di Jakarta atau Indonesia. Coba anda bayangkan sekali lagi, bagaimana seandainya Hidayat Nurwahid tiba-tiba mencalonkan diri sebagai presiden Amerika, atau Ahok ingin mendaftar sebagai Sultan/Gubernur  Yogyakarta. Tentu hal yang mustahil. Dan rasional jika masyarakat di  negara itu menolak. Dan kita tidak berhak menyebut masyarakat di  negara itu tidak menghormati HAM dan demokrasi atau menyinggung masalah SARA. Bukan tempatnya. Yang paling tepat kita lakukan adalah sikap mengenal diri sendiri, posisi kita dimana sehingga kita sadar konteks dan situasi. Dengan kesadaran-kesadaran semacam itu saya kira Indonesia akan lebih kondusif. Setiap orang dapat menghormati kearifan lokal dan tidak merusaknya dengan apapun dan atas nama apapun. Setiap warganegara memiliki kesadaran untuk melestarikan keanekaragaman dan menjadikannya sebagai kekayaan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Copas dari M.Faysal Hassan)

Sebaiknya Gubernur DKI Jakarta Putera Daerah Setempat