Mohon tunggu...
Annur Asharia Hasibuan
Annur Asharia Hasibuan Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Hubungan Internasional - UPN Veteran Yogyakarta

As an International Relations student, I enjoy learning about global issues, such as education, health, politics, social, and culture.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Poros Maritim Dunia: Manifestasi Konstruktivisme dalam Kebijakan Luar Negeri Presiden Jokowi

13 Desember 2024   20:35 Diperbarui: 13 Desember 2024   20:29 21
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan utama dalam teori hubungan internasional yang muncul sebagai kritik terhadap pandangan realisme dan liberalisme. Teori ini menekankan pentingnya norma, identitas dan ide dalam membentuk perilaku aktor internasional untuk menentukan kebijakan politik luar negeri. 

Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), politik luar negeri Indonesia cenderung fokus pada isu domestik seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi. Namun, politik luar negeri pada era ini tetap menjadi cerminan identitas nasional dan cita-cita besar Indonesia, salah satunya adalah visi Poros Maritim Dunia. Selain menjadi inti dari kebijakan luar negeri Indonesia, visi ini juga menggambarkan upaya Indonesia dalam menempatkan posisi sebagai kekuatan maritim global. 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang yang berakar pada tradisi maritim. Sejatinya ide Poros Maritim Dunia ini merupakan harapan besar bagi bangsa Indonesia untuk kembali ke jati dirinya sebagai bangsa pelaut. Bangsa pelaut disini perlu digaris bawahi bukan hanya sekedar menjadi pelaut yang gemar mengarungi laut dan membuat kapal, tetapi sebuah bangsa yang berjaya dalam menaklukan gelombang lautan dengan armada militer dan kekuatan jalur perdagangan perairannya. 

Identitas ini sempat hilang dan terabaikan oleh masyarakat Indonesia karena kebijakan yang lebih terfokus pada sektor daratan. Presiden Jokowi membangun kembali narasi ini dengan menekankan bahwa Indonesia adalah "poros" antara Samudra Hindia dan Pasifik. Inti dari narasi ini adalah peningkatan infrastruktur maritim Indonesia yang dapat membantu peningkatan ekonomi dan penguatan posisi Indonesia di dunia internasional.

Untuk merealisasikan identitas ini, pemerintahan Jokowi mengintegrasikan pembangunan infrastruktur maritim sebagai langkah utama. Tol laut dan pengembangan pelabuhan strategis menjadi elemen penting untuk menghubungkan berbagai wilayah secara efektif. Dalam perspektif konstruktivisme, kebijakan ini menunjukkan bagaimana identitas nasional dapat menjadi dasar dalam membentuk hubungan internasional yang mencerminkan karakter unik Indonesia.

Sebagai tambahan, perlu dicatat bahwa pembangunan identitas maritim ini juga melibatkan penguatan narasi sejarah, pendidikan, dan budaya yang mendukung pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran maritim Indonesia. Pendekatan ini menegaskan bahwa identitas bukan hanya tentang kebijakan tetapi juga tentang kesadaran kolektif.

Visi Poros Maritim Dunia membawa norma-norma baru dalam diplomasi Indonesia. Pemerintahan Jokowi mempromosikan kebebasan navigasi, stabilitas keamanan maritim, dan pembangunan berkelanjutan sebagai pilar utama. Sebagai contoh, Indonesia secara konsisten mendukung penerapan hukum laut internasional (UNCLOS) di Laut Cina Selatan, ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap norma global.

Selain itu, Indonesia berperan aktif dalam forum regional seperti IORA (Indian Ocean Rim Association) dan Konferensi Indo-Pasifik untuk mendorong kerja sama maritim yang lebih inklusif. Norma-norma ini tidak hanya memperkuat posisi strategis Indonesia tetapi juga menciptakan tatanan regional yang lebih kooperatif dan mendukung stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Poros Maritim Dunia bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga ide besar yang mencerminkan ambisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif dengan tujuan besar memperkuat posisi strategis Indonesia di tingkat global. Salah satu implementasi utamanya adalah pembangunan tol laut yang bertujuan menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia secara efektif dan efisien. Dengan tol laut, akses perdagangan menjadi lebih lancar, memperkuat konektivitas domestik sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional.

Selain tol laut, pengembangan pelabuhan strategis juga menjadi bagian penting dari ide ini. Pemerintah menginvestasikan sumber daya besar untuk membangun pelabuhan bertaraf internasional seperti Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Pelabuhan-pelabuhan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas logistik nasional, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

Ide besar ini tidak berhenti pada infrastruktur fisik. Dalam konteks diplomasi, Poros Maritim Dunia menjadi wadah untuk mempromosikan norma-norma baru di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia aktif dalam mendorong kerja sama maritim yang inklusif dan berkelanjutan melalui forum-forum internasional. Salah satunya adalah peran aktif dalam Konferensi Tingkat Tinggi Indo-Pasifik yang memperkuat dialog antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam kerangka konstruktivisme, ide Poros Maritim Dunia mencerminkan perubahan paradigma Indonesia dalam memandang peran strategisnya. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima dan penonton dalam dinamika global, tetapi berusaha menjadi pemain kunci yang membentuk arah kebijakan internasional. Dengan menggunakan pendekatan berbasis ide dan nilai, Poros Maritim Dunia menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara yang lebih percaya diri dan berdaya saing tinggi di panggung dunia.

Hal ini dapat dilihat dalam sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia memanfaatkan konstruktivisme dengan menekankan pentingnya norma hukum internasional. Alih-alih menggunakan pendekatan konfrontatif, Indonesia memilih jalur diplomasi untuk menjaga stabilitas regio sambil mempromosikan perdamaian. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana norma dan nilai dapat digunakan untuk mencapai tujuan strategis tanpa mengorbankan identitas nasional. 

Indonesia juga memperkuat peran aktifnya dalam diplomasi regional dengan mempromosikan norma kebebasan navigasi. Dengan demikian, Poros Maritim Dunia menjadi alat diplomasi yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional tetapi juga membentuk tatanan regional yang mendukung perdamaian dan kerja sama.

Sebagai tambahan, Indonesia dapat meningkatkan inisiatif dialog dengan negara-negara besar di kawasan seperti China dan Amerika Serikat untuk memastikan stabilitas regional secara lebih efektif. Hal ini akan memberikan bobot lebih pada peran diplomasi maritim Indonesia.

Kesimpulannya, Poros Maritim Dunia mencerminkan bagaimana ide, identitas, dan norma dapat membentuk kebijakan luar negeri yang berorientasi pada masa depan. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah menunjukkan bagaimana visi strategis berbasis konstruktivisme dapat memperkuat posisi negara di kancah internasional. Kebijakan ini tidak hanya merefleksikan potensi geografis Indonesia tetapi juga membangun fondasi bagi diplomasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan menempatkan ide Poros Maritim Dunia sebagai pusat kebijakan, Indonesia telah menunjukkan bahwa konstruktivisme dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam politik luar negeri modern.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun