Apakah Kebijakan Enhanced Indonesia Solusi Iklim?

       Kebijakan Enhanced Indonesia Nationally Determined Contribution (EINDC) adalah upaya Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam menangani perubahan iklim. EINDC merupakan pembaruan dari komitmen Indonesia yang sebelumnya tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diajukan dalam kerangka Perjanjian Paris.Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89% pada tahun 2030, dengan skenario business as usual, dan hingga 43% dengan bantuan internasional. Angka ini lebih ambisius dibandingkan dengan komitmen sebelumnya.Lalu,pengelolaan sumber daya alam lebih fokus utama juga pada pengelolaan sektor kehutanan, dengan memperbaiki pengelolaan hutan dan lahan untuk mengurangi deforestasi serta meningkatkan upaya restorasi ekosistem.Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mendorong pengembangan teknologi.Peningkatan target tersebut didasarkan kepada kebijakan-kebijakan nasional terakhir terkait perubahan iklim, seperti kebijakan sektoral terkait, antara lain FOLU Net-sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan sludge IPAL, serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri.
 

   Selain kebijakan sektoral, perkembangan kebijakan lainnya, seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 sebagai dasar penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dalam mendukung pencapaian target NDC dan pengendalian emisi GRK dalam pembangunan nasional termasuk peran sub-nasional (provinsi dan kabupaten/kota) serta dunia usaha, perkembangan terakhir dari adaptasi perubahan iklim seperti Global Goal on Adaptation serta kegiatan di tingkat tapak seperti Program Kampung Iklim juga menjadi bagian dari ENDC.Terkait kerangka transparansi, kebijakan penguatan fungsi Sistem Registri Nasional (SRN) sebagai carbon registry dan platform Satu Data GRK, keterkaitan dengan Pasal 6 Paris Agreement tentang mekanisme kerjasama, serta pengelolaan dana perubahan iklim melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, menjadi tambahan muatan di dalam ENDC.Melalui penguatan kebijakan, kelembagaan dan perangkat pendukung, peningkatan target penurunan emisi GRK dan penguatan komitmen adaptasi perubahan iklim melalui implementasi ENDC, maka Indonesia dapat lebih mengatasi dampak perubahan iklim di tingkat nasional dan berkontribusi ke tingkat global.

     Akan tetapi, apakah kebijakan iNamun, Institute for Essential Services Reform (IESR) yang merupakan anggota dari Climate Action Tracker (CAT), konsorsium tiga think tank yang melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kebijakan perubahan iklim di 39 negara dan Uni Eropa, menemukan bahwa kenaikan tipis target NDC Indonesia tersebut masih tidak mencukupi untuk mencegah kenaikan suhu global 1,5C. ni benar-benar bisa menjadi solusi efektif terhadap krisis iklim yang semakin mendesak? Pertama-tama, kebijakan ini penting karena Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dan salah satu negara penghasil emisi terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan iklim global. Dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut, bencana alam, dan perubahan pola cuaca yang ekstrem sangat nyata dirasakan di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti, seperti Enhanced Indonesia, bisa menjadi langkah yang signifikan dalam menghadapi krisis iklim.keberhasilan kebijakan ini bergantung pada implementasi yang efektif dan keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti batu bara, yang masih mendominasi sektor energi Indonesia. Proses transisi energi yang adil dan inklusif sangat penting agar kebijakan ini tidak hanya fokus pada emisi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak, terutama mereka yang bergantung pada industri berbasis energi fosil.

                                                                      

Sumber foto: https://benua.id/wp-content/uploads/2024/03/Grafis-1-hasil-Assessment-CAT-2048x1200.png

    Climate Action Tracker adalah sebuah inisiatif yang melakukan analisis ilmiah independen yang melacak aksi iklim negara dan mengukurnya terhadap tujuan Paris Agreement yang disepakati secara global untuk menahan pemanasan jauh di bawah 2C, dan mengejar upaya untuk membatasi pemanasan hingga 1,5C. Anggota CAT terdiri dari Climate Analytics, New Climate Institute, dan Institute for Essential Services Reform (IESR) yang bergabung sebagai mitra sejak 2022. "Status aksi iklim Indonesia dapat ditingkatkan dengan memastikan kebijakan iklim pada dekade ini diimplementasikan untuk memenuhi kontribusi yang adil berdasarkan upaya global (fairshare). Target NDC dengan bantuan internasional juga harus konsisten, setidaknya dengan jalur optimal dengan biaya terendah untuk ambisi 1,5C (global least cost pathways)," kata Delima Ramadhani dalam forum yang sama. 

    Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR memandang seharusnya Indonesia dapat menetapkan target lebih ambisius lagi, terutama setelah dirilisnya Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyedian Tenaga Listrik. Ia bilang, Indonesia masih ragu-ragu menetapkan target penurunan emisi yang ambisius dan hanya bermain di zona aman.Fabby bilang, target penurunan yang ditetapkan dalam Enhanced NDC (E-NDC) sangat mudah dicapai karena referensinya adalah proyeksi peningkatan emisi business as usual (BAU) di 2030. Target penurunan emisi seharusnya berdasarkan tingkat emisi absolut berdasarkan tahun tertentu.

    Salah satu elemen penting dalam kebijakan Enhanced NDC Indonesia adalah harapan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari negara-negara maju dan lembaga internasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia memang memerlukan bantuan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang lebih hijau. Namun, masalahnya adalah ketergantungan Indonesia pada pendanaan eksternal dan ketidakpastian dalam aliran dana ini. Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan dengan efisien untuk mencapai tujuan pengurangan emisi.Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana Indonesia dapat mengeksekusi rencana yang telah disusun. Komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi dan transisi energi adalah langkah positif, tetapi tanpa dukungan yang kuat dari sektor swasta, masyarakat, dan internasional, kebijakan ini berisiko menjadi sekadar janji kosong. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas kelembagaan, sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar.

    Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Enhanced Indonesia NDC adalah langkah yang signifikan dalam menghadapi perubahan iklim. Namun, untuk benar-benar menjadi solusi iklim yang efektif, kebijakan ini memerlukan implementasi yang lebih cepat dan efisien, dukungan keuangan yang lebih kuat, serta reformasi struktural dalam sektor-sektor yang menjadi kunci, seperti energi dan kehutanan. Indonesia harus mampu mengatasi tantangan besar yang ada jika ingin kebijakan ini benar-benar memberi dampak positif terhadap lingkungan dan generasi mendatang.