Pajak merupakan bagian penting dari pendapatan pemerintah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan pembangunan yang dilakukan negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan begitu besar sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan.
Sebab, tingginya penerimaan pajak yang diterima pemerintah memudahkan tercapainya pemerataan pembangunan dengan memastikan tersedianya pendanaan yang cukup dan menjaga kelancaran roda pemerintahan.Pajak adalah instrumen perpajakan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan  Indonesia, menstabilkan perekonomian, menyediakan barang publik, dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat Indonesia melalui redistribusi pendapatan.
Salah satu instrumen perpajakan yang dipungut di Indonesia adalah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang-barang yang diproduksi di Indonesia. Pada awal tahun 2025, pemerintah berencana menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% yang akan menimbulkan penolakan masyarakat terhadap kebijakan ini.
Kenaikan PPN  akan berdampak  besar bagi masyarakat. Misalnya saja nyawa masyarakat, biaya hidup, inflasi, dan tingginya daya beli masyarakat. Kenaikan biaya hidup akibat dampak kenaikan pajak pertambahan nilai. Ketika harga barang dan jasa  naik dan menjadi lebih mahal, masyarakat membutuhkan uang tambahan untuk membeli kebutuhan tertentu.
Selain itu, kenaikan pajak pertambahan nilai juga berdampak pada inflasi, karena ketika harga barang dan jasa meningkat akibat kenaikan pajak pertambahan nilai, biaya produksi dan distribusi juga meningkat sehingga meningkatkan tekanan inflasi.
Menaikkan pajak pertambahan nilai juga menurunkan daya beli masyarakat, menaikkan harga barang dan jasa, membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli kebutuhan pokok, membatasi kegiatan ekonomi, dan menghindari pemborosan.Dampak lainnya bagi pengecer adalah otomatis harga barang naik dan daya beli masyarakat menurun. Para pengecer ini perlu mengembangkan strategi bisnis baru untuk menjaga stabilitas bisnis selama kenaikan PPN.Â
Di balik dampak kenaikan PPN juga terdapat dampak positif. Pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai untuk meningkatkan program infrastruktur Indonesia, yang juga akan memungkinkan perbaikan bangunan yang ada di Indonesia. Selain itu, kenaikan PPN juga akan berdampak pada dukungan pendidikan, sehingga pemerintah dapat memberikan lebih banyak dukungan kepada anak-anak  kurang mampu di Indonesia untuk memastikan mereka terus menerima pendidikan tingkat tinggi. Dengan demikian, kenaikan pajak pertambahan nilai tidak hanya merugikan warga negara Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan pajak pertambahan nilai dipandang merugikan masyarakat Indonesia karena berdampak pada peningkatan pesat barang dan jasa. Namun jika melihat beberapa tahun ke depan, kenaikan pajak pertambahan nilai akan berdampak positif bagi Indonesia karena akan mempengaruhi pembangunan Indonesia. Dan kita akan mendidik anak bangsa kita untuk masa depan.
