Strategi Pemerintah Mengejar Target Penerimaan Pajak 2024: Apa yang Harus Diketahui Wajib Pajak?

Sumber pembiayaan utama anggaran negara didapat dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, khususnya pada 2024. Lantas, bagaimana strategi pemerintah untuk mencapai target tersebut dan apa yang harus diketahui oleh wajib pajak agar turut mendukung upaya ini?

Tahun 2024 menjadi momen penuh tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam upayanya mencapai target penerimaan pajak. Pajak, sebagai sumber utama pembiayaan negara, menjadi instrumen penting untuk mendanai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial.

Pemerintah memulai langkah besar dengan memperbaiki sistem perpajakan. Teknologi digital menjadi ujung tombak transformasi ini. Sistem seperti e-filing dan e-billing mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tak lagi terbebani prosedur yang rumit.

Kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini merasa bahwa pajak adalah urusan yang sulit dan membingungkan. Namun, teknologi saja tidak cukup. Pemerintah juga memperluas basis pajaknya melalui penerapan pajak digital. 

Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, transaksi online kini menjadi fokus baru dalam penerimaan pajak. Bagi pelaku bisnis digital, seperti UMKM yang berjualan di platform online, memahami kewajiban pajak kini menjadi semakin penting. 

Pemerintah juga telah menyediakan panduan dan dukungan agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa menghambat pertumbuhan bisnis mereka.

Di sisi lain, program tax amnesty kembali hadir sebagai peluang bagi wajib pajak yang ingin memperbaiki kepatuhan mereka. Penghapusan sanksi administratif bagi yang melaporkan aset tersembunyi menjadi salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

Ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua. Selain itu, kerjasama internasional juga memainkan peran strategis. Dengan sistem pertukaran informasi antar negara, penghindaran pajak kini semakin sulit dilakukan. 

Langkah tersebut tidak hanya memperkuat penerimaan negara tetapi juga menegaskan bahwa keadilan perpajakan menjadi prioritas utama.

Langkah pertama  yang perlu dilakukan oleh wajib pajak adalah memahami kewajiban masing-masing, baik sebagai individu maupun pelaku usaha. 

Patuhi aturan yang ada, manfaatkan fasilitas digital, dan jangan ragu memanfaatkan insentif yang disediakan. Terakhir, pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan kebijakan terbaru agar tidak tertinggal.