Benturan Nilai Pancasila dan Nilai Liberal-Kapitalistik dalam Amandemen Pasal 33 UUD 1945

Nilai-Nilai Pancasila dalam Amandemen Pasal 33 UUD 1945

Pancasila sebagai dasar negara tentu menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Batang tubuh dari UUD NRI 1945 pun mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila, salah satunya Pasal 33. Hal ini terlihat mulai dari ayat (1) dari Pasal 33 UUD NRI 1945, yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Ayat tersebut menyatakan bahwa perekonomian Indonesia menganut sistem kerakyatan, di mana sistem perekonomian diharapkan dapat yang dijalankan dengan mengutamakan kepentingan komunal dengan asas kekeluargaan, yang diwujudkan dengan adanya koperasi. Menurut Mohammad Hatta, koperasi bukan sektor perekonomian, tetapi merupakan peri-hidup sosial, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, jiwa atau semangat yang didasarkan pada rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong dan seterusnya, yaitu jiwa, semangat atau peri-hidup koperasi. Namun, perlu dilihat bahwa badan-badan usaha yang ada di Indonesia seperti Perusahaan Terbatas (PT), Firma, CV (Commanditaire Vennootschap) dan sebagainya, harus memiliki jiwa koperasi, sehingga perekonomian yang dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak hanya koperasi saja. 

Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 pun mencirikan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi yang khas, yaitu Sistem Ekonomi Pancasila. Menurut Mubyarto, Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang diilhami oleh ideologi Pancasila, di mana sistem ekonomi merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ada pada tingkat nasional. Namun, konsep Sistem Ekonomi Pancasila tersebut dipertanyakan oleh Arief Budiman sebab terkesan masih belum jelas, tepatnya dalam ciri-ciri yang diutarakan oleh Mubyarto. Konsep Sistem Ekonomi Pancasila memang memiliki beberapa pandangan yang berbeda dari para pakar yang ada di Indonesia. 

Kemudian, kembali pada gagasan bahwa Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai acuan terwujudnya keadilan sosial dalam hal kemakmuran yang merata, ayat (2) pada pasal tersebut menjamin posisi rakyat yang sentral-substansial serta kemakmuran rakyat diutamakan. Hal ini dapat dilihat dari bunyi ayat tersebut, yaitu: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Cabang produksi yang penting bagi negara merupakan cabang yang strategis dan esensial, seperti bahan bakar. Cabang produksi tersebut dikuasai oleh negara tidak diartikan semata berada di kekuasaan mutlak negara, melainkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan cita-cita negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Maka, negara dapat membuat peraturan terkait ekonomi agar rakyat yang kuat, dalam artian memiliki modal, tidak menindas kaum yang lemah.

Selanjutnya, ayat (3) pada Pasal 33 UUD NRI 1945 pun memiliki nilai kerakyatan di dalamnya yang dinyatakan dalam frasa "sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ayat ini pun menjustifikasi demokrasi ekonomi, di mana kepentingan rakyat lebih diutamakan dari pada kepentingan individu. Rakyat pun memiliki kedaulatan ekonomi secara bersama-sama. Namun, bukan berarti hak individu terabaikan begitu saja. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta pada Sidang BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 yang pada intinya berbicara mengenai pentingnya menghargai hak-hak warga negara sebagai individu. Terakhir, demokrasi ekonomi sebagai landasan perekonomian Indonesia pun dinyatakan secara tertulis pada Pasal 33 UUD NRI 1945 ayat (4), tepatnya pada frasa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi..." beserta prinsip-prinsip yang menyertainya, yaitu kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Nilai-Nilai Liberal-Kapitalistik dalam Amandemen Pasal 33 UUD 1945

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian Pendahuluan, yang membuat hasil amandemen dari Pasal 33 UUD NRI terkesan menjadi jalan dari masuknya kapitalisme dalam paham liberal ada pada frasa "efisiensi berkeadilan" pada ayat (4) yang merupakan hasil dari amandemen keempat tahun 2002. Hal ini menyebabkan adanya penafsiran bahwa efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada maximum gain (dalam badan usaha ekonomi) dan maximum satisfaction (dalam transaksi ekonomi orang-seorang). Dalam artian, terdapat adanya paham ekonomi neoklasik sebagai perwujudan dari ekonomi liberal, ditandai dengan adanya pasar bebas (laissez-faire). Pasar-bebas tersebut kemudian membukakan jalan untuk kedaulatan pasar menggantikan kedaulatan rakyat, di mana pasar-bebas akan menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Pasar bebas pun syarat akan kompetisi di dalamnya.

 

Pasal 33 ayat (4) seolah-olah menggeser sistem ekonomi yang mengutamakan rakyat banyak menjadi sistem ekonomi kapitalis (individualis), di mana siapa saja dapat menjadi pelaku dalam perekonomian dengan bebas atau liberalisasi ekonomi. Indikasi sikap individualis pada ayat (4) mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia sangat terancam dengan keberadaan perusahaan swasta yang nantinya akan mengelola hampir seluruh sektor primer di Indonesia. Ayat (5) yang menyambung dari ayat (4) pun mencerminkan ketidakpastian, di mana dinyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang." Ketentuan seperti apa yang kelak akan diatur? Apakah akan mencerminkan liberalisme-kapitalisme atau Pancasila? Terdapat banyak kemungkinan mengenai hal ini sehingga memunculkan berbagai penafsiran terhadap dua ayat yang ditambahkan pada amandemen tersebut.

Memaknai Amandemen Pasal 33 UUD 1945 Secara Keseluruhan