Ketum Parmusi Ingatkan Presiden

Ada dugaan  kecurangan pada proses verifikasi faktual partai politik yang dilakukan KPU. KPU dinilai tidak transparan,terutama soal verifikasi faktual mengalami berbagai praktik kecurangan, yang tentu saja akan berdampak kepada di dalam kepemiluan kita. Menganggap partai politik memiliki kelemahan, mereka tidak layak menjadi peserta. Namun ada partai yang sama, yang tidak layak namun dengan kekuasaan yang mereka miliki, partai itu bisa dinyatakan lolos. Dalam hal ini KPU harus independen.
 
Siaran pers Ketum PARMUSI ingatkan Presiden Partai UMMAT Aset Bangsa. Ketua Umum PARMUSI Usamah Hisyam mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa Partai UMMAT merupakan aset bangsa, oleh sabab itu hendaknya pemerintah memberikan perhatian terhadap sinyalemen yang disampaikan oleh tokoh reformasi yang juga Ketua Majelis Syuro Partai UMMAT Prof. Dr. Amien Rais.

Bahwasannya KPU tidak akan meloloskan satu-satunya Partai baru dalam verifikasi fatwa peserta Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU tanggal 14 Desember 2022 nanti. Hal tersebut disampaikan Usamah setelah menyaksikan video Konferensi Pers Amien Rais Selasa (13/12) yang beredar di masyarakat luas melalui pemberitaan dan media sosial selasa pagi.

Dalam video tersebut Amien Rais mengungkapkan: "pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan partai non parlemen akan di loloskan oleh KPU kecuali Partai UMMAT, bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal, terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media menstrim yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. 

Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar Partai UMMAT di Single Out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga partai UMMAT tidak bisa mengikuti Pemilu 2024. Dengan ini kami partai UMMAT mengajukan tiga tuntutan sebagai berikut: pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non parlemen untuk segera di audit oleh tim independent. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga di audit secara independent dan dibuka seluasluasnya kepada publik. 

Ketiga, menuntut DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat interpensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi fatwa di provinsi dan di daerah dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat". 

Menurut Usamah bila partai politik baru lainnya di loloskan, maka sudah sewajarnya Partai UMMAT yang diketahui memiliki jaringan struktur kepengurusan hingga ketingkat kecamatan dan desa di seluruh tanah air diloloskan oleh KPU. Karena sepengetahuannya Partai UMMAT dikelola secara professional dengan militansi dan ideologi yang sangat jelas untuk mengakomodasi aspiratif umat islam dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang menjadi tagline partai ini. 

"Jangan sampai manuver KPU untuk tidak meloloskan Partai UMMAT karena tekanan oknum-oknum kekuasaan tertentu justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah" tegas Usamah setibanya dari Solo selasa siang di Jakarta usai menghadiri resepsi pernikahan putra Presdien Joko Widodo Kaesang dan Erina Ahad malam (11/12).

Usamah menambahkan perjuangan Amien Rais dan kawan-kawan untuk mendirikan Partai UMMAT patut dihargai dan diberi acungan jempol. Karena bagaimanapun juga dengan mendirikan Partai maka semua gerakan oposisi masuk dalam format konstitusional untuk mengembangkan kualitas demokrasi di negeri, oleh sebab itu kebereadaan partai ini tak perlu di khawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. 

"KPU harus benarbenar transparan dan professional menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, jangan terpengaruh dengan permainan oknum-oknum kekuasaan di pusaran istana karena setahu saya Presiden sangat menghargai demokrasi" kata Usamah yang pernah menjadi pimpinan rombongan Umrah keluarga Joko Widodo menjelang Pilpres 2019 lalu. 

Usamah mengatakan KPU jangan menjadi sumbu bagi terbakarnya demokrasi di negeri ini karena bila benar sinyalemen Amien Rais tersebut sama saja KPU menjadi korek dalam membakar kemarahan umat islam yang dampaknya dapat mengakibatkan kekuasaan pemerintah justru terganggu menjelang pilpres 2024. "Biarkan rakyat yang menentukan pilihan apakah Partai UMMAT akan lolos Parliament Threshold atau tidak. Ini baru demokrasi yang Fairness", tandas Usamah. 

"Kalau saja partai UMMAT justru lolos dan bisa memenangkan pemilu 2024 maka itu sudah menjadi suratan takdir yang tercatat di Lauhul Mahfudz, jadi gak usah risau" ujar Usamah.