From the maker of "Ketika Jokowi Menebar Terror (1)." Sequel kedua kini telah hadir.
Sukro takjub melihat apa yang ada di depan matanya. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu puluhan tahun, ia melihat badan jalanan Kebon Jati, Tanah Abang bebas hambatan dilalui kendaraan. Kemacetan sudah tidak terlihat lagi.
Namun tidak seperti kebanyakan warga DKI yang senang dengan perkembangan positif semacam ini, Sukro terlihat geram. Ia panggil “tangan kanan”-nya Ahmad.
“Ahmad...ini apa-apaan!!??? Dimana para PKL yang biasa kasi setoran ke kita? Preman mana yang berani mengusir sumber rejeki kita!!!??”
Muka Ahmad terlihat pucat pasi. Dengan terbata-bata ia menjawab.
“Anu ketua...ini bukan kerjaan sembarang preman,” tutur Ahmad.
Sukro terdiam. Tiba-tiba ia tersenyum. Ia berjalan mengitari Ahmad. Tepat dibelakang ajudannya, dalam sepersekian detik, sebuah pisau lipat sudah terhunus di depan leher Ahmad.
“Loe tahu...20 tahun lamanya gue menguasai tempat ini. Loe tau siapa yang persatukan 5 mafia besar di tempat ini? Gue!!! Jangankan preman, gubernur dulu-dulu sampai yang kumisan kemarin aja enggak ada yang bisa nyentuh gue! Muka pucet lu itu tanda pelecehan seolah ada yang lebih jagoan dari gue,” ujar Sukro dengan berapi-api.
Usai ekspresikan amarah, Sukro mencabut kembali pisau lipatnya. Ia putar tubuh Ahmad sehingga tatapan mata ajudannya bertemu dengan tatapan mata Sukro. Ahmad tahu ketuanya butuh jawaban atas horror yang menghiasi wajahnya.
“Sejak dini hari tadi...tiba-tiba segerombol satpol PP dan Polantas menguasai jalanan dan mengatur arus lalu lintas. Pedagang yang datang disuruh membuka lapaknya di Blok G Pasar. Saya dengar.....” Ahmah meneruskan dengan berbisik.
“Ini inisiatif si “Preman Balaikota.”
Mendengar kode nama “Preman Balaikota”, gantian Sukro yang memutih mukanya. Kode nama itu sudah dikenal oleh PKL liar dan anggota geng dibawahnyaselama beberapa minggu terakhir. Entah siapa yang pertama kali menyebut dan mempopulerkan nickname tersebut. “Sang Preman” juga mendapat julukan sebagai “Firaun”: Tokoh penguasa lalim dan penindas yang terdapat di kitab suci.
Sesuai dengan julukan “Preman Balaikota”, Pria yang menjabat sebagai Wagub DKI ini tidak kenal rasa takut. Sukro sempat menonton sepatah interview seorang reporter bersama si Wagub. Ketika sang reporter dengan kritis bertanya apakah penggusuran PKL tidak bertentangan dengan HAM, dengan pongah Wagub itu menjawab.
“HAM itu apa? Hamburger?,” candanya.
Sukro termenung. Sejak dulu kala sebagai preman....EH SALAH maksudnya sebagai “pengelola keamanan” hidupnya selalu aman sentosa. Yah...sebagai pengelola keamanan...ya wajar donk, meminta upeti dari PKL-PKL yang kebanyakan beridentitas gelap. Kami menyediakan lapangan kerja bagi yang membutuhkan lho!
Eh siapa bilang kami preman? Kami juga “bekerjasama” dengan pemerintah juga kok selama ini. Kalau PKL bayar upeti pada kami, mereka juga bayar “iuran pemutihan” ke pemerintah melalui kami. Setahun bisa Rp 2,000,000 per kepala. Preman bukanlah preman selama “financially tetap berkontribusi” pada pemerintah bukan?
Ah menyesal Sukro memilih pasangan nomor 3 tahun lalu. Seandainya ia masih memilih si kumis...baik dirinya dan aparat pemerintah sekarang dapat hidup makmur sembari bergandengan tangan dan tidak kepo mengurusi masalah orang lain. So what soal kemacetan gitu lho? Yang penting gue bisa makan.
Toh Jakarta memang sudah semrawut seperti ini. Free Country. Semua orang siapapun bisa bebas datang membuka usaha dimana saja. Gubernur-gubernur sebelumnya tahu diri. Daripada mencoba mengubah sistem...lalu dibenci sana sini, ya mending jalani saja seolah tanpa masalah. Buat apa cari musuh? Memusuhi orang kan dilarang agama. (Yah...kecuali menyiram sosiolog liberal dengan air teh...itu kan mempertahankan aqidah, negara bebas toh? Eh mempertahankan aqidah kok memanfaatkan demokrasi kaum thogut? Sukro bingung sendiri).
Ketika aparat masa lalu memutuskan untuk “cuci tangan”, maka pemprov DKI sekarang memutuskan untuk “mencuci kamar mandi dan WC.” Kebijakan lama yang berfokus pada “hak asasi” pedagang ilegal yang memakan jatah jalan mobil dan angkutan umum sehingga menjadi biang macet kini hilang. Ehmm...lebih tepatnya “hak asasi” Sukro and the gang yang hilang...karena PKL dialokasikan ke dalam pasar. Bila “service keamanan” Sukro tidak dibutuhkan lagi...itu artinya Sukro sudah tak lebih dari preman-preman jalanan lainnya. Duh kejamnya “Preman Balikota” yang anti-HAM tersebut.
Sukro teringat, dua minggu lalu dirinya diajak berunding 4 mata dengan sang Gubernur. Undangan ini memang cukup mengagetkan. Seumur-umur tidak ada satupun aparat offisial pemerintah yang mau (atau tidak berani?) untuk berdiskusi dengan orang seperti dirinya yang memiliki reputasi “cukup legendaris” di jalanan Tanah Abang.
Tentu Sukro menolak wacana sang Gubernur mengenai alokasi PKL. Dengan sering menonton televisi, Sukro mengira Gubernur yang biasanya sabar dan alon-alon Jowo itu adalah tipe orang yang mudah diintimidasi. Dengan aksen keras khas Betawi, Sukro menjawab sombong.
“Kalau aye tidak mau PKL pindah...bapak mau apa? Kalau macam-macam...aye tahu banyak LSM berbasis HAM yang tidak suka bapak dan bisa aye gunakan untuk membuat berita jelek dan menjatuhkan bapak di Pilgub atau Pilpres,” ancam Sukro.
Yang diancam mukanya datar-datar saja. Lalu ia berbisik singkat di telinga Sukro. Sebuah kata-kata yang kelak membuat Sukro gundah gulana dan sulit tidur sejak pertemuan itu.
“Ente pernah dicium tendangan tanpa bayangan wakil gue? Trimakasih sudah mencoblos saya dan saran perhatiannya atas masa depan saya...tapi lebih baik ente khawatir dengan diri ente sendiri. Kenapa? Karena tidak ada kata HAM di kamus wakil gue bila berurusan sama orang kayak ente. Tunggu aja tanggal mainnya.”
Sekarang Sukro mengerti mengapa dahulu ormas-ormas berbasis SARA mati-matian menentang terpilihnya Wagub ini.Paranoia mereka terbukti. Era perlindungan HAM di masa lalu telah berganti menjadi era premanisme ketika seorang Wagub Cina, kafir dan sekuler yang lurus memimpin Jakarta dan menghajar semua isu-isu yang diabaikan pemerintah sebelumnya.
Semua oknum yang berlindung dibawah nama HAM demi melindungi egoisme dan individualisme akan habis dilumat oleh tendangan tanpa bayangan sang pendekar...eh sang preman maksudnya. Entah itu penjual DVD/VCD bajakan yang merugikan hak karya seniman, PKL liar yang menguasai badan jalan, atau juga warga keras kepala yang tidak mau pindah dari tanah pemerintah/tepi sungai/waduk. Kalau secara hukum, mereka seharusnya diusir dari Jakarta, namun Pemprov DKI sudah cukup berbaik hati menyediakan rusun untuk orang-orang tidak layak tersebut. Kalau dipikir-pikir ini anugrah namanya.
Sayang...puluhan tahun terbiasa berlindung dibalik jubah kelemahan dan kemiskinan sungguh membutakan. Mereka merasa pantas mengklaim hak asasi dan merasa berhak mengorbankan kepentingan umum. HAM dan hukum yang selama ini dibolak-balik bagaikan hamburger terpaksa harus diluruskan kembali dengan politik “premanisme” ala sang Wagub.
Dan nama preman tersebut adalah: Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.
[caption id="" align="alignnone" width="238" caption="Ini dia si "]
Anda Mungkin Tertarik Dengan:
1. Kontroversi Hak Paten Allah: Ketika Muslim Lebih Sulit Menerima Persamaan Ketimbang Perbedaan
2. Israel, Palestina & 1948 FAQ
3. Hah? Australia Bantu Indonesia Merdeka?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
