Mengatasi Maraknya Kejahatan dengan Senpi

Baru-baru ini terulang lagi sebuah kejahatan dengan senpi ... Kejadian yang sama ini berulang terus dan terus berulang. Di daaerah luar Jawa kejadian ini sudah menjadi hal biasa. Guru tewas dirampok. Mahasiswa tewas di dor setelah di rampas motornya. Polisi tewas di tikam dalam sebuah operasi penyisiran ...  Seakan-akan kejahatan tidak lagi mengnal takut. Polisi yang hanya segelintir tidak akan berdaya saat hendak mencocok buronan namun dihadang orang sekampung. Pemandangan ini lah yang sebenarnya nyata di depan mata kita.

Nilai- nilai kebenaran seakan sirna. Yang salah dibela, dan yang benar dimusnahkan. Mereka akan berkata, "bagaimana kami takut pada polisi ? Wong dia sendiri termasuk dalam bagian kejahatan tersebut". Sebagaimana yang kita tahu, Polisi doyan tilang, cari-cari perkara, pengancam tersangka kejahatan, dan yang lebih parah penadah kendaraan curian, dan terlibat dalam kejahatan itu sendiri. Itu juga pemandangan yang biasa. Walaupun akan selalu dibantah oleh petinggi Polri.

"Negara ini baik kalo polisi baik. Polisi baik kalo diisi dengan pejuang-pejuang."

Ya negara ini akan baik, jika hukum dapat berjalan dengan baik. Dan penegak hukum terdepan adapah polisi. Ini tidak terbantahkan. Pertanyaannya adalah polisi yang bagaimana ?? Tentu saja Polisi pejuang. Polisi butuh pengejawanatahan kembali sosok Pak Hoegeng. Polisi pejuang yang bekerja tanpa pamrih. Bahkan setelah pensiun, rumahpun tidak punya. Hal yang sangat berbeda dengan sekarang. Hampir semua polisi berbadan gemuk dan bergizi tinggi. Dan berpenampilan orang kaya. Rumah besar, mobil bagus, motor sport, itu pemandangan biasa. Bahkan sangat susah ditemukan Polisi dengan sosok pak Hoegeng dewasa ini. Pembaca bisa perhatikan sendiri.

Kenapa ? Karena kesejahteraan mereka sudah dipenuhi negara. Tunjangan-tunjangan yang jauh lebih tinggi. HIngga membuat iri departemen lainnya. belum lagi apa yang namanya gaji 13. Coba perhatikan profil anggaran APBN untuk Polri. Anda akan berteriak " WOOOOW "... Namun kalo ditanya apa hasilnya dari semua itu ??? Semua orang pasti ragu menjawabnya.

Tingkat kejahatan di masyarakat khususnya di luar jawa, masih sangat tinggi. Bahkan di Lampung yang hanya beberapa kilo meter dari Ibukota... pembegalan, pembunuhan, rampok, palak dll adalah makanan sehari-hari kami. Sekarang mereka sudah pada tingkat memprihatinkan; yakni kejahatan dengan SENJATA API. Hanya satu tingkat lagi kita akan seperti meksiko.

Ini semua karena desain Kriminal Justice System yang kita terapkan, tidak maksimal. Kita mencontoh negera-negara lain seperti Amerika, Jepang, Inggris dll tapi tidak ada perubahan nyata. Satu-satunya perubahan di jaman reformasi adalah memisahkan polisi dari ABRI dan menaikkan tingkat Kapolri sebagai mentri muda, langsung di bawah presiden.

Sehingga Polisi dapat mengakses APBN secara langsung. Dan memiliki kedudukan yang setara dengan Jaksa Agung maupun mentri kehakiman. Hasilnya polisi bisa memakaskan undang-undang sehingga polri adalah sebuah organisme yang bertanggung jawab terhadap keamanan negara. Wow sebuah kewenangan yang sangat-sangat fenomenal.

Hal ini berbeda dengan di Amerika, semua penegak hukum kedudukannya adalah dibawah Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah kordinator penegakan hukum secara nasional. Dan di daerah diserahkan pada Jaksa Wilayah yang tunduk pada gubernur.

PERMASALAHAN

Desain organisasi Polri yang sentralistik inilah yang menjadi pemicu lemahnya law enforcement indonesia. Saat terjadi kasus ilegal loging di papua. Kasus seakan tidak ditangani dengan cepat sampai mabes polri turun tangan. Ini adalah salah satu contoh. Intinya, karena Kapolda dan jajarannya tidak bertanggung jawab pada gubernur, maka mereka hanya akan menjalankan agenda mereka sendiri. Gubernur tidak akan berani menjewer kapolda jika kapolda tidak becus bekerja. Bisanya hanya protes ke mabes. Dan berharap protesnya akan segera ditanggapi. Kalo tidak ? ya yang sabar saja.

Di Lampung, kejahatan luar biasa. Sampai-sampai setiap orang yang mau ke Lampung selalu mendengar, "jangan ke Lampung, di sana tidak aman, bisa-bisa kamu mati dirampok". Penulis sendiri tidak punya informasi kependudukan Lampung khususnya kondisi populasi Lampung 5 tahun ini. Polisi satu polsek pun tidak akan berani mencokok satu buronan yang masuk kampung. Bukankah ini sudah gawat, pembaca yang budiman ?? Jelas ini Kapolda dan jajarannya tidak becus bekerja mengamankan Lampung. Tapi siapa berani menjewer Kapolda ? Tidak akan ada yang berani ... karena undang-undang tidak memfasilitasi "jewer" kapolda koplak.

SOLUSI

Sudah saatnya Polri mereformasi kembali organisasinya... Pemisahan Polda dari tubuh Polri adalah langkah yang sangat baik. Polda akan berkerja untuk mengamankan daerah, dan bersama-sama dinas lain akan membangun daerah. Mengamankan kehidupan politik, kemasyarakatan, dan roda perekonomian daerah.  Sesuatu yang masih menjadi mimpi di siang bolong.

Mabes harus berubah bentuk menjadi lebih ramping. Seperti FBI yang diisi oleh orang-orang terbaik. Efektif dan efisien. Satu agen polisi bisa menyelesaikan perkara yang setara dikerjakan 100 orang polisi biasa. Mabes harus konsentrasi pada kasus nasional yang sangat penting bagi negara. Seperti BLBI, Century, dll.

Harus ada undang-undang yang menfasilitasi Gubernur atau kepala daerah lainnya bisa "MENJEWER" pimpinan polisi lokal yang out-perform dan menggantinya dengan yang lain. Dan kedudukannya setara dengan kepala dinas. Dengan demikian baru gaji polisi yang tinggi itu akan sepadan dengan hasil yang kita harapkan