Oleh Veeramalla Anjaiah
Masalah ijazah palsu di kalangan birokrat dan anggota parlemen bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, banyak kasus telah muncul di mana politisi dan pejabat pemerintah tertangkap menggunakan kualifikasi akademik palsu untuk mendapatkan pekerjaan, promosi atau posisi elektoral, lapor surat kabar Pakistan Observer.
Meskipun ada klaim tindakan berulang kali dari badan investigasi Pakistan, industri ijazah palsu terus berkembang dan meluas di seluruh negeri, menurut laporan yang diterbitkan di Asian Lite Central News Hub.
Menurut situs web Northeast Herald, saudara laki-laki mantan Kepala Angkatan Darat Pakistan baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil manajer stasiun Pakistan International Airlines (PIA) setelah diketahui bahwa gelar pendidikannya palsu.
Peristiwa ini menyoroti meluasnya masalah ijazah palsu di Pakistan, sebuah bisnis yang memiliki hubungan dengan penipuan global.
Banyak birokrat, politisi dan profesional hukum yang kedapatan memiliki kualifikasi palsu.
Menurut surat kabar Dawn, Otoritas Basis Data dan Registrasi Nasional (NADRA) memecat seorang direktur jenderal karena memegang ijazah palsu.
Ketua NADRA Letjen Mohammad Munir Afsar mengeluarkan perintah pemecatan DG Zulfiqur Ahmed.
Perintah pemberhentian tersebut menyatakan: "Pada saat pengangkatan pertamanya, Tn. Ahmed menyatakan kualifikasi pendidikannya sebagai MBA dari George Mason University, Fairfax, Virginia, AS, dan BBA dari Westwood College, Virginia, AS. Investigasi awal yang dilakukan oleh NADRA mengungkap adanya perbedaan yang serius dalam kredensial Tn. Zulfiqur Ahmed [...] Namun, pada tahun 2018, ia berhasil memperoleh surat kesetaraan sementara dari Komisi Pendidikan Tinggi [HEC]."
