Sindikat Universitas Karachi baru-baru ini membatalkan gelar seorang Hakim Pengadilan Tinggi atas rekomendasi dari Komite Sarana Tidak Adil, lapor Dawn, mengutip sumber universitasnya.
Pengumuman itu muncul setelah dugaan "penahanan ilegal" terhadap seorang anggota sindikat Raiz Ahmed oleh tiga kantor polisi, ungkap Dawn. Ahmed mengatakan bahwa ia keberatan dengan agenda yang melibatkan gelar hakim Pengadilan Tinggi Islamabad Tariq Mehmood Jahangiri yang dikeluarkan 40 tahun lalu, lapor Dawn.
Langkah tersebut, menurut Pakistan Observer, menyoroti masalah yang berkembang dalam administrasi publik, di mana semakin banyak birokrat dan anggota parlemen yang terbongkar memiliki kredensial akademis palsu. Ini bukan insiden yang berdiri sendiri. Hal ini menggarisbawahi masalah sistemik yang lebih dalam yang dapat mengikis kepercayaan publik dan menghambat efektivitas lembaga pemerintah.
NADRA adalah salah satu badan pemerintah terpenting di Pakistan, yang bertanggung jawab atas pendaftaran warga negara, penerbitan kartu identitas nasional dan pemeliharaan Basis Data Nasional. Mengingat perannya yang sangat penting dalam keamanan nasional, kepemimpinannya menuntut integritas dan transparansi. Jadi, pemecatan Direktur Jenderal karena memiliki kualifikasi akademis palsu merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Insiden ini menyoroti masalah yang lebih besar tentang praktik tidak jujur dalam sistem birokrasi, di mana orang-orang yang berkuasa memanipulasi kredensial mereka untuk mengamankan posisi tinggi.
Penyelidikan dan pemecatan itu patut dipuji dan menunjukkan sifat tegas pemerintah saat ini terhadap praktik korupsi apa pun. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang proses yang berlaku untuk memeriksa kualifikasi akademis pejabat tinggi di Pakistan. Masalah ijazah palsu di kalangan birokrat dan anggota parlemen bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, banyak contoh telah muncul di mana politisi dan pejabat pemerintah tertangkap menggunakan kualifikasi akademis palsu untuk mendapatkan pekerjaan, promosi atau posisi elektoral.
Menurut Pakistan Observer, budaya menggunakan kualifikasi palsu untuk mendapatkan posisi pemerintahan bergengsi sudah mengakar kuat dalam sistem administrasi Pakistan. Ada beberapa kasus di mana pejabat berhasil naik pangkat di birokrasi, sering kali dengan kredensial palsu, dan mendapatkan posisi berpengaruh di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Maraknya isu ijazah palsu di Pakistan berdampak buruk pada kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan elemen penting bagi pemerintahan yang efektif. Warga negara harus yakin bahwa para pemimpin dan pegawai negeri sipil mereka memiliki kualifikasi, kompetensi dan dapat dipercaya. Persepsi ini merusak kredibilitas lembaga pemerintah, sehingga negara menjadi lebih sulit untuk berfungsi secara efektif. Ketika pejabat tinggi terungkap berbohong tentang kualifikasi mereka, hal itu mengirimkan pesan bahwa korupsi dan ketidakjujuran ditoleransi, jika tidak didorong secara aktif, dalam sistem tersebut.
Selain itu, ditemukannya ijazah palsu pada posisi-posisi penting kekuasaan menimbulkan keraguan tentang kompetensi para pejabat tersebut. Jika mereka yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting seperti keamanan nasional, pelayanan publik dan pembuatan kebijakan ditemukan tidak memenuhi syarat, konsekuensinya bagi masyarakat luas akan sangat mengerikan.
Meskipun beberapa lembaga seperti NADRA dan HEC memiliki mekanisme untuk memverifikasi kualifikasi akademis, proses ini tampaknya tidak memadai. Hal ini menciptakan lingkungan di mana individu yang tidak memenuhi syarat dapat memperoleh posisi berkuasa melalui koneksi yang tepat, alih-alih melalui kerja keras atau kompetensi. Dalam lingkungan seperti itu, mudah bagi individu yang tidak jujur untuk memanipulasi sistem dengan memberikan gelar palsu untuk mendapatkan akses ke peran yang berpengaruh.
Untuk mengatasi masalah ini, Pakistan memerlukan reformasi menyeluruh baik dalam sistem politik maupun birokrasinya. Memperkuat proses pemeriksaan kualifikasi akademis sangat penting untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat yang dipercayakan untuk menduduki jabatan publik yang penting.
Lebih jauh, harus ada transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam lembaga pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik. Insiden ini, bersama dengan banyak insiden lain di masa lalu, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan reformasi sistemik untuk mengatasi korupsi dan ketidakjujuran di semua tingkat pemerintahan.
